Ketika Anggaran Terbatas, Apakah Pembangunan Harus Ikut Terbatas?

Keterbatasan anggaran tidak harus membatasi pembangunan. Nagari dapat menggerakkan kolaborasi, sumber daya, dan berbagai kekuatan untuk mencari jalan keluar bersama

Celoteh Nagari : Ada satu kalimat yang hampir selalu muncul ketika nagari membicarakan pembangunan: anggarannya terbatas.

Kalimat itu bukan alasan yang dibuat-buat. Kebutuhan masyarakat memang hampir selalu lebih besar daripada kemampuan anggaran yang tersedia. Jalan perlu diperbaiki. Irigasi membutuhkan perhatian. Pelayanan dasar harus ditingkatkan. Kelompok masyarakat membutuhkan pemberdayaan. Pendidikan, kesehatan, ekonomi, dan lingkungan menghadirkan persoalan yang tidak pernah benar-benar selesai dalam satu tahun anggaran.

Di tengah semua kebutuhan itu, pemerintah nagari harus menentukan pilihan.

Mana yang harus didahulukan?

Mana yang dapat ditunda?

Dan mana yang, untuk sementara, belum mampu dibiayai?

Di situlah perencanaan menjadi penting. Nagari tidak mungkin menjawab seluruh kebutuhan sekaligus. Prioritas harus dibuat. Pilihan harus diambil. Seperti pernah kita bahas dalam artikel tentang bagaimana keputusan diambil dari usulan menjadi prioritas, persoalan pembangunan bukan sekadar banyaknya usulan yang masuk, tetapi kemampuan menentukan mana yang paling penting untuk dikerjakan.

Namun, ada persoalan lain yang sering luput.

Apakah kebutuhan yang tidak mampu dibiayai harus ikut berhenti?

Pertanyaan inilah yang menjadi semakin penting ketika melihat kenyataan pembangunan di banyak nagari. Anggaran memang memiliki batas. Tetapi benarkah batas anggaran harus selalu menjadi batas kemampuan nagari untuk mencari jalan keluar?

━━━ 🌾 Celoteh Nagari 🌾 ━━━

Ketika Kebutuhan Selalu Lebih Besar daripada Anggaran

Tidak ada nagari yang memiliki anggaran cukup untuk membiayai seluruh kebutuhan masyarakat sekaligus.

Karena itu, penyusunan RKP bukan pekerjaan menyusun daftar keinginan. Perencanaan seharusnya membantu nagari membaca persoalan, menentukan kebutuhan yang paling mendesak, melihat kemampuan yang tersedia, lalu mengambil keputusan secara bertanggung jawab.

Masalahnya, proses tersebut kadang masih terlalu sederhana.

Usulan dikumpulkan.

Kemudian diseleksi.

Yang mendapat anggaran masuk rencana.

Yang tidak mendapat anggaran ditinggalkan.

Padahal, tidak semua usulan yang belum terbiayai adalah usulan yang tidak penting.

Bisa saja sebuah kebutuhan memang mendesak, tetapi nilainya terlalu besar untuk kemampuan APB Nagari. Bisa juga persoalannya berada di luar kewenangan nagari. Ada pula kebutuhan yang sebenarnya dapat diselesaikan melalui program pihak lain, tetapi belum pernah dicari jalannya.

Karena itu, salah satu persoalan mendasar dalam perencanaan bukan hanya bagaimana memilih prioritas, melainkan juga apa yang dilakukan terhadap kebutuhan yang belum dapat dibiayai.

Di sinilah kita perlu berhati-hati agar proses penyusunan RKP tidak terjebak pada kesalahan yang sama setiap tahun. Sejumlah persoalan seperti usulan yang tidak berbasis kebutuhan, prioritas yang kabur, hingga dokumen yang tidak benar-benar menjadi alat pengambilan keputusan pernah kita soroti dalam artikel Kesalahan Penyusunan RKP Nagari.

Tetapi setelah kesalahan-kesalahan itu diperbaiki, masih ada satu pertanyaan besar:

Jika kemampuan anggaran tetap terbatas, dari mana jalan keluar pembangunan harus dicari?

━━━ 🌾 Celoteh Nagari 🌾 ━━━

Keterbatasan Anggaran Sering Berubah Menjadi Keterbatasan Cara Berpikir

Mengakui bahwa anggaran terbatas adalah sikap realistis.

Tetapi ada perbedaan antara mengakui keterbatasan dan menyerah pada keterbatasan.

Yang pertama membuat pemerintah nagari lebih berhati-hati menentukan prioritas.

Yang kedua dapat membuat pembicaraan berhenti terlalu cepat.

Ketika muncul persoalan, pertanyaan pertama yang sering terdengar adalah:

“Ada anggarannya atau tidak?”

Jika jawabannya tidak ada, pembicaraan pun selesai.

Padahal, mungkin pertanyaan berikutnya justru lebih penting:

Apakah persoalan ini memang harus dibiayai nagari?

Siapa yang memiliki kewenangan untuk menanganinya?

Adakah program pemerintah lain yang relevan?

Siapa yang memiliki pengetahuan, jaringan, atau sumber daya yang dapat membantu?

Apakah masyarakat, komunitas, perguruan tinggi, dunia usaha, organisasi sosial, atau pihak lain dapat menjadi bagian dari solusi?

Perubahan pertanyaan ini terlihat sederhana, tetapi sesungguhnya mengubah cara kita memandang pembangunan.

Dari semula:

“Berapa uang yang kita punya?”

menjadi:

“Sumber daya apa yang dapat kita gerakkan?”

Di sinilah nagari mulai keluar dari jebakan melihat APB sebagai satu-satunya kekuatan pembangunan.

━━━ 🌾 Celoteh Nagari 🌾 ━━━

Anggaran Penting, tetapi Bukan Satu-Satunya Sumber Daya

Tentu saja pembangunan membutuhkan uang.

Tidak ada gunanya berpura-pura bahwa semua persoalan dapat selesai hanya dengan semangat gotong royong atau rapat kolaborasi. Jalan membutuhkan biaya. Bangunan membutuhkan anggaran. Pelayanan membutuhkan sumber daya. Program membutuhkan perencanaan dan pembiayaan yang jelas.

Karena itu, tulisan ini bukan sedang mengatakan bahwa anggaran tidak penting.

Justru sebaliknya.

Anggaran harus dikelola dengan semakin baik karena sumber daya itu terbatas.

Tetapi persoalannya muncul ketika kita menganggap bahwa yang tidak tercatat dalam APB berarti bukan sumber daya pembangunan.

Padahal sebuah nagari memiliki kekuatan lain.

Ada pengetahuan masyarakat.

Ada pengalaman lokal.

Ada jaringan tokoh.

Ada komunitas.

Ada tenaga profesional.

Ada perguruan tinggi.

Ada dunia usaha.

Ada organisasi sosial.

Ada media yang dapat membantu memperluas informasi dan memperkenalkan potensi.

Ada pula program dan sumber daya pemerintah pada tingkatan lain yang dapat dihubungkan dengan kebutuhan masyarakat.

Semua itu tidak otomatis berubah menjadi pembangunan. Sumber daya yang tersebar tetap akan menjadi potensi yang diam jika tidak ada pihak yang mampu melihat, mempertemukan, dan menggerakkannya.

Karena itu, masalah pembangunan tidak selalu terletak pada tidak adanya sumber daya.

Kadang masalahnya adalah sumber daya yang ada belum pernah saling terhubung.

━━━ 🌾 Celoteh Nagari 🌾 ━━━

Musrenbang Seharusnya Tidak Berhenti pada Daftar Usulan

Di titik inilah cara kita memandang Musrenbang menjadi penting.

Musrenbang sering dipahami sebagai tempat masyarakat membawa sebanyak mungkin usulan. Jalan masuk. Irigasi masuk. Gedung masuk. Bantuan kelompok masuk. Pelatihan masuk.

Semakin banyak usulan, seolah semakin lengkap sebuah Musrenbang.

Padahal, banyaknya usulan tidak otomatis menghasilkan perencanaan yang baik.

Pertanyaan yang lebih penting adalah: apa persoalan yang sebenarnya ingin diselesaikan?

Pembahasan ini juga berkaitan dengan refleksi dalam artikel Musrenbang Nagari Bukan Tempat Mengumpulkan Usulan. Ketika Musrenbang hanya menjadi tempat menumpuk daftar kebutuhan, forum tersebut mudah berubah menjadi ruang untuk memperjuangkan kepentingan masing-masing tanpa benar-benar melihat gambaran pembangunan secara utuh.

Padahal, Musrenbang dapat melakukan pekerjaan yang jauh lebih penting.

Forum itu dapat menjadi ruang untuk bertanya:

Persoalan apa yang paling mendesak?

Siapa yang paling terdampak?

Data apa yang mendukung persoalan tersebut?

Apakah nagari memiliki kewenangan untuk menyelesaikannya?

Jika tidak, melalui jalur mana persoalan itu harus diperjuangkan?

Dan siapa saja yang dapat dilibatkan?

Cara kerja seperti ini membutuhkan dasar yang kuat. Karena tanpa data, penentuan prioritas mudah kembali menjadi pertarungan suara yang paling keras atau kepentingan yang paling kuat. Itulah sebabnya pertanyaan apakah musyawarah nagari sudah benar-benar berbasis data tidak boleh dianggap sebagai persoalan teknis semata.

Data membantu nagari memahami masalah.

Tetapi data saja belum cukup.

Setelah masalah terbaca, nagari masih harus menemukan jalan keluarnya.

━━━ 🌾 Celoteh Nagari 🌾 ━━━

Tidak Semua Persoalan Harus Diselesaikan oleh Nagari Sendiri

Inilah mungkin perubahan cara berpikir yang paling penting.

Pemerintah nagari memiliki kewenangan.

Tetapi kewenangannya tidak mencakup seluruh persoalan pembangunan.

Pemerintah nagari memiliki anggaran.

Tetapi anggarannya tidak akan cukup untuk seluruh kebutuhan.

Artinya, kemampuan nagari memang memiliki batas.

Namun pembangunan tidak harus berhenti di batas itu.

Ketika sebuah persoalan berada di luar kewenangan nagari, yang dibutuhkan bukan memaksakannya masuk ke APB. Ketika kebutuhannya melampaui kemampuan keuangan, yang dibutuhkan bukan sekadar menghapusnya dari daftar.

Nagari harus mulai mencari jalur penyelesaian yang sesuai.

Di sinilah perencanaan yang baik tidak hanya berbicara tentang apa yang akan dikerjakan sendiri oleh pemerintah nagari. Perencanaan juga harus mampu menunjukkan persoalan mana yang perlu diperjuangkan melalui pemerintah yang lebih tinggi, program sektoral, atau bentuk kerja sama dengan pihak lain.

Dengan demikian, usulan yang belum dapat dibiayai tidak otomatis berubah menjadi usulan yang dilupakan.

Ia dapat memiliki jalur perjuangannya sendiri.

Cara pandang ini sekaligus memperkuat pembahasan kita tentang partisipasi warga dalam Musyawarah Nagari. Partisipasi yang bermakna bukan sekadar menghadirkan warga untuk menyampaikan keinginan, tetapi memastikan persoalan yang mereka bawa benar-benar masuk ke dalam proses mencari solusi.

Sebab warga tentu tidak hanya membutuhkan kesempatan untuk berbicara.

Mereka membutuhkan kepastian bahwa persoalan yang disampaikan memiliki jalan untuk ditindaklanjuti.

━━━ 🌾 Celoteh Nagari 🌾 ━━━

Dari Pemerintah yang Bekerja Sendiri Menuju Ekosistem yang Bergerak Bersama

Pengalaman lapangan sering menunjukkan bahwa persoalan pembangunan terlalu kompleks untuk diselesaikan oleh satu lembaga.

Pemerintah dapat memiliki anggaran, tetapi tidak selalu memiliki seluruh keahlian.

Perguruan tinggi dapat memiliki pengetahuan, tetapi membutuhkan persoalan nyata untuk diterjemahkan.

Dunia usaha memiliki kemampuan dan jaringan tertentu, tetapi tidak selalu mengetahui kebutuhan lokal yang relevan.

Masyarakat memahami persoalan sehari-hari, tetapi mungkin membutuhkan akses terhadap sumber daya yang lebih besar.

Komunitas dan organisasi sosial dapat memiliki energi penggerak, tetapi memerlukan ruang kerja sama.

Semua pihak ini memiliki bagian-bagian kekuatan.

Tantangannya adalah: siapa yang menghubungkan mereka?

Di sinilah pendekatan pembangunan kolaboratif menjadi semakin relevan.

Kemendesa sendiri dalam arah pembangunan desanya mendorong penguatan kolaborasi melalui pendekatan Octahelix, yaitu cara melihat pembangunan sebagai kerja bersama berbagai kekuatan. Gagasan ini penting bukan karena setiap persoalan harus menghadirkan delapan pihak sekaligus.

Justru kekuatannya terletak pada kemampuan membaca:

persoalannya apa, sumber daya apa yang dibutuhkan, dan pihak mana yang paling relevan untuk terlibat.

Sebuah persoalan pendidikan, misalnya, mungkin membutuhkan peran yang berbeda dengan persoalan ekonomi atau lingkungan.

Tidak semua pihak harus hadir.

Tidak semua pihak harus melakukan hal yang sama.

Kolaborasi yang baik bukan tentang banyaknya orang dalam satu foto.

Kolaborasi adalah pembagian peran untuk menyelesaikan persoalan yang tidak dapat ditangani secara optimal oleh satu pihak saja.

Pendekatan inilah yang akan kita bahas lebih jauh dalam artikel berikutnya: bagaimana delapan kekuatan pembangunan dapat diterjemahkan secara nyata di tingkat nagari.

━━━ 🌾 Celoteh Nagari 🌾 ━━━

Pelajaran dari Sebuah Musrenbang di Nagari Lambah

Refleksi ini berangkat dari sebuah kegiatan pendampingan dalam Musrenbang Nagari Lambah.

Di sana terlihat kembali kenyataan yang sebenarnya dihadapi hampir semua nagari: kebutuhan pembangunan jauh lebih luas daripada kemampuan satu sumber anggaran.

Tetapi peristiwa lapangan tersebut juga menunjukkan sesuatu yang menarik.

Pembangunan yang bergerak di sebuah nagari tidak selalu hanya berasal dari apa yang tersedia dalam APB Nagari. Ketika kebutuhan dapat dibaca dengan baik, ketika jalur kewenangan dipahami, dan ketika berbagai pihak dapat dihubungkan, kemungkinan pembangunan dapat menjadi lebih luas.

Inilah pelajaran yang menurut saya lebih penting daripada sekadar mencatat siapa yang hadir atau berapa nilai program yang sedang berjalan.

Keterbatasan anggaran adalah fakta. Tetapi keterbatasan tidak harus menjadi akhir dari imajinasi pembangunan.

Sebuah nagari dapat tetap realistis terhadap kemampuan fiskalnya sambil terus membuka kemungkinan kerja sama.

Nagari dapat tetap menentukan prioritas tanpa melupakan kebutuhan yang belum mampu dibiayai.

Nagari dapat memahami batas kewenangannya tanpa berhenti memperjuangkan persoalan masyarakat.

Dan yang paling penting, nagari dapat belajar bahwa membangun bukan berarti harus mengerjakan semuanya sendiri.

━━━ 🌾 Celoteh Nagari 🌾 ━━━

Kapasitas Baru yang Dibutuhkan Nagari

Jika pembangunan semakin bergantung pada kemampuan bekerja bersama, maka kapasitas pemerintah nagari juga perlu berkembang.

Selama ini kapasitas sering diukur dari kemampuan:

• menyusun dokumen;
• mengelola anggaran;
• melaksanakan kegiatan;
• membuat laporan.

Semua itu tetap penting.

Namun ke depan, ada kapasitas lain yang semakin menentukan:

kemampuan menghubungkan.

Menghubungkan masalah dengan data.

Menghubungkan data dengan prioritas.

Menghubungkan prioritas dengan pihak yang memiliki kewenangan.

Menghubungkan kebutuhan dengan sumber daya.

Menghubungkan masyarakat dengan ruang pengambilan keputusan.

Menghubungkan satu kekuatan dengan kekuatan lainnya.

Pemimpin pembangunan tidak harus memiliki semua sumber daya.

Tetapi ia harus mampu mengetahui di mana sumber daya itu berada dan bagaimana menggerakkannya untuk menyelesaikan persoalan bersama.

Di sinilah nagari dapat berkembang dari sekadar pelaksana program menjadi penggerak ekosistem pembangunan.

━━━ 🌾 Celoteh Nagari 🌾 ━━━

Ketika Anggaran Terbatas, Jalan Keluar Tidak Harus Ikut Terbatas

Pada akhirnya, setiap nagari memang harus berhadapan dengan kenyataan anggaran.

Tidak semua jalan dapat diperbaiki tahun ini.

Tidak semua kelompok dapat menerima program sekaligus.

Tidak semua kebutuhan dapat masuk ke dalam RKP.

Tidak semua persoalan berada dalam kewenangan nagari.

Kenyataan itu tidak boleh ditutupi dengan janji.

Tetapi ada satu hal yang juga tidak boleh dilakukan: menganggap bahwa persoalan selesai hanya karena anggaran nagari tidak cukup.

Perencanaan harus tetap menentukan prioritas.

Penganggaran harus tetap realistis.

Tetapi setelah batas kemampuan itu ditemukan, nagari dapat melanjutkan satu langkah lagi.

Bertanya:

Siapa yang dapat diajak?

Siapa yang memiliki kewenangan?

Siapa yang memiliki sumber daya?

Melalui jalur mana persoalan ini dapat diperjuangkan?

Pertanyaan-pertanyaan inilah yang membuka kemungkinan baru.

Sebab pembangunan tidak selalu gagal karena sebuah nagari memiliki uang yang sedikit.

Kadang pembangunan berhenti karena nagari terlalu cepat percaya bahwa hanya uang yang dimilikinya sendiri yang dapat menjadi kekuatan.

Padahal, sebuah nagari mungkin memiliki lebih banyak kekuatan daripada yang terlihat dalam tabel APB.

Ada masyarakat.

Ada pengetahuan.

Ada jaringan.

Ada institusi.

Ada mitra.

Ada orang-orang yang memiliki kemampuan.

Tugas berikutnya adalah menemukan cara agar semua kekuatan itu tidak berjalan sendiri-sendiri.

Mungkin, di situlah pertanyaan tentang pembangunan nagari perlu mulai diubah.

Bukan hanya:

“Berapa besar anggaran yang kita miliki?”

Tetapi juga:

“Seberapa besar kekuatan yang mampu kita hubungkan dan gerakkan?”

Sebab anggaran memang memiliki batas.

Tetapi selama nagari masih mampu membaca persoalan, membangun hubungan, dan membuka kerja sama, pembangunan tidak harus ikut berhenti di batas angka yang tercantum dalam APB Nagari.