Refleksi dari Musim Perencanaan Nagari tentang Makna
Partisipasi yang Sesungguhnya
📚 Serial
Musim Perencanaan Nagari
Artikel ke-2 dari 10 artikel dalam serial yang
membahas praktik musyawarah, partisipasi warga, dan penyusunan arah pembangunan
desa.
Musim perencanaan kembali tiba.
Undangan musyawarah nagari mulai disebarkan. Aula nagari
kembali ramai. Wali jorong datang membawa daftar usulan dari wilayahnya.
Anggota Bamus hadir. Perangkat nagari sibuk menyiapkan bahan perencanaan. Tokoh
masyarakat, kader, pemuda, dan berbagai unsur lainnya memenuhi kursi yang telah
disediakan.
Dari sisi kehadiran, semuanya tampak menggembirakan.
Namun, ada satu pemandangan yang hampir selalu saya temui
dalam berbagai musyawarah perencanaan. Setelah acara dibuka dan sesi diskusi
dimulai, suasana justru menjadi lebih tenang. Beberapa peserta hanya
mendengarkan. Sebagian mengangguk ketika suatu usulan disampaikan. Ada yang
sesekali berbicara dengan peserta di sampingnya. Namun hanya sedikit yang
benar-benar menyampaikan pendapat di depan forum.
Musyawarah berjalan lancar. Tidak ada perdebatan berarti.
Tidak ada perbedaan pandangan yang mencolok. Semua terlihat baik-baik saja.
Tetapi di balik ketenangan itu, muncul sebuah pertanyaan
yang menarik untuk direnungkan.
Ketika warga hadir tetapi tidak
bersuara, apakah mereka benar-benar berpartisipasi?
Pertanyaan ini mungkin terdengar sederhana. Namun
sesungguhnya ia menyimpan persoalan yang jauh lebih dalam tentang bagaimana
kita memahami partisipasi masyarakat dalam pembangunan nagari.
━━━ 🌾 Celoteh Nagari 🌾 ━━━
Catatan Lapangan
Tulisan ini berangkat dari pengalaman pendampingan dalam
Musim Perencanaan Nagari yang berlangsung di berbagai nagari.
Salah satu praktik yang menjadi bahan refleksi adalah
Musyawarah Nagari Penyusunan RKP yang menunjukkan tingginya kehadiran
masyarakat dalam forum perencanaan. Namun di balik ramainya peserta, muncul
pertanyaan yang menarik: mengapa tidak semua warga yang hadir memilih menyampaikan
pendapat?
Pengalaman praktik tersebut telah ditulis dalam TPP Agam
sebagai dokumentasi pendampingan. Sementara tulisan ini mencoba melihat makna
yang lebih dalam di balik fenomena tersebut.
━━━ 🌾 Celoteh Nagari 🌾 ━━━
Apa yang Terjadi di Lapangan?
Dalam banyak laporan kegiatan, partisipasi masyarakat
sering diukur dari jumlah kehadiran.
Semakin banyak warga yang datang, semakin tinggi tingkat
partisipasi yang dianggap terjadi. Ukuran ini memang penting karena menunjukkan
adanya keterlibatan masyarakat dalam proses pembangunan.
Namun kehadiran fisik tidak selalu mencerminkan
keterlibatan yang sesungguhnya.
Tidak sedikit forum perencanaan yang dipenuhi peserta
tetapi minim gagasan dari masyarakat. Sebaliknya, ada pula musyawarah yang pesertanya
tidak terlalu banyak namun menghasilkan diskusi yang hidup dan berbagai usulan
yang berkualitas.
Fenomena ini menunjukkan bahwa partisipasi tidak hanya
soal hadir atau tidak hadir. Partisipasi juga berkaitan dengan sejauh mana
masyarakat merasa memiliki ruang untuk menyampaikan pandangan, mengajukan
usulan, dan ikut memengaruhi arah pembangunan nagari.
Karena itu, ketika warga memilih diam dalam forum, kita
perlu melihat lebih jauh daripada sekadar menyimpulkan bahwa mereka tidak
peduli.
━━━ 🌾 Celoteh Nagari 🌾 ━━━
Diam Tidak Selalu Berarti Tidak Peduli
Salah satu kekeliruan yang sering terjadi adalah
menganggap bahwa masyarakat yang tidak berbicara berarti tidak memiliki
pendapat.
Padahal kenyataan di lapangan sering kali berbeda.
Banyak warga yang sangat aktif berdiskusi sebelum
musyawarah dilaksanakan. Mereka berbicara di warung kopi, di surau, di pos
ronda, atau saat menghadiri kegiatan kemasyarakatan. Mereka memahami persoalan
yang terjadi di lingkungannya. Mereka mengetahui jalan mana yang rusak, saluran
mana yang tersumbat, keluarga mana yang membutuhkan bantuan, dan potensi apa
yang dapat dikembangkan.
Namun ketika memasuki ruang musyawarah, suara-suara
tersebut tidak selalu muncul.
Ada warga yang merasa cukup menyampaikan aspirasi melalui
wali jorong atau anggota Bamus. Ada yang lebih nyaman berbicara dalam kelompok
kecil daripada forum resmi. Ada pula yang memilih menjadi pendengar karena
merasa orang lain sudah menyampaikan hal yang sama.
Dalam konteks ini, diam bukan selalu tanda ketidakpedulian.
Terkadang diam adalah bentuk kepercayaan kepada mekanisme
perwakilan yang ada. Terkadang pula diam adalah pilihan cara berpartisipasi
yang berbeda.
━━━ 🌾 Celoteh Nagari 🌾 ━━━
Ketika Musyawarah Menjadi Formalitas
Meski demikian, tidak semua diam memiliki makna yang
positif.
Dalam beberapa kasus, masyarakat memilih diam karena
merasa forum yang dihadiri tidak lagi menentukan hasil akhir.
Mereka datang karena diundang. Mereka hadir karena
menghormati pemerintah nagari. Namun mereka tidak yakin bahwa pendapat yang
disampaikan akan membawa perubahan yang berarti.
Perasaan seperti ini biasanya tidak muncul secara
tiba-tiba.
Ia terbentuk dari pengalaman yang berulang. Usulan yang
sama diajukan setiap tahun tetapi belum terealisasi. Aspirasi disampaikan
tetapi tindak lanjutnya tidak pernah diketahui. Hasil musyawarah tidak pernah
dijelaskan kembali kepada masyarakat.
Ketika kondisi tersebut berlangsung dalam waktu lama,
kepercayaan terhadap proses perlahan menurun.
Masyarakat tetap hadir, tetapi keterlibatan mereka mulai
berkurang.
Di sinilah musyawarah berisiko berubah menjadi formalitas
administratif. Forum tetap berjalan. Daftar hadir tetap terisi. Berita acara
tetap dibuat. Namun ruh partisipasi perlahan menghilang.
━━━ 🌾 Celoteh Nagari 🌾 ━━━
Apakah Warga Merasa Suaranya Terlalu Kecil?
Ada faktor lain yang juga perlu dipertimbangkan.
Tidak semua warga merasa memiliki posisi yang setara
untuk berbicara di ruang publik.
Dalam budaya masyarakat desa dan nagari, rasa hormat
kepada tokoh adat, tokoh masyarakat, atau pejabat pemerintahan merupakan hal
yang sangat penting. Namun terkadang budaya hormat tersebut membuat sebagian
warga merasa sungkan menyampaikan pandangan yang berbeda.
Mereka khawatir dianggap menentang.
Mereka takut pendapatnya tidak cukup penting.
Mereka merasa orang lain lebih memahami persoalan yang
dibahas.
Akibatnya, forum musyawarah lebih banyak diisi oleh suara
dari orang-orang yang memang terbiasa berbicara. Sementara suara kelompok lain
tetap berada di balik keheningan.
Jika kondisi ini terus terjadi, maka musyawarah berisiko
hanya mendengar sebagian suara masyarakat, bukan keseluruhannya.
━━━ 🌾 Celoteh Nagari 🌾 ━━━
Ketika Warga Mulai Memahami Realitas Anggaran
Dalam beberapa tahun terakhir, saya juga menemukan
fenomena lain yang menarik.
Sebagian masyarakat mulai memahami bahwa kemampuan
keuangan nagari tidak selalu mampu mengakomodasi seluruh kebutuhan pembangunan
yang ada.
Mereka mengetahui bahwa anggaran nagari memiliki berbagai
prioritas dan keterbatasan. Mereka memahami bahwa banyak kebutuhan pembangunan
memerlukan dukungan dari pemerintah kabupaten, provinsi, kementerian, maupun
sumber pendanaan lainnya.
Kesadaran ini membuat sebagian warga menjadi lebih
realistis.
Mereka tetap hadir dalam musyawarah, tetapi tidak lagi
terlalu agresif memperjuangkan usulan tertentu karena memahami bahwa realisasi
pembangunan tidak hanya bergantung pada APB Nagari.
Fenomena ini menarik karena menunjukkan bahwa diamnya
warga tidak selalu lahir dari kekecewaan. Dalam beberapa kasus, diam justru
lahir dari pemahaman terhadap realitas yang dihadapi nagari.
Namun kondisi ini sekaligus menjadi tantangan baru.
Jika masyarakat memahami keterbatasan anggaran, maka
pemerintah nagari perlu menjelaskan bagaimana setiap usulan akan diperjuangkan
melalui berbagai jalur perencanaan dan pendanaan yang tersedia. Dengan
demikian, masyarakat tetap melihat adanya harapan dan arah yang jelas bagi
usulan yang mereka sampaikan.
━━━ 🌾 Celoteh Nagari 🌾 ━━━
Mengapa Hal Ini Penting?
Pembangunan yang baik tidak hanya menghasilkan kegiatan
dan infrastruktur.
Pembangunan yang baik juga membangun kepercayaan.
Kepercayaan tumbuh ketika masyarakat merasa didengar.
Kepercayaan tumbuh ketika masyarakat memahami bagaimana keputusan diambil.
Kepercayaan tumbuh ketika ada hubungan yang jelas antara aspirasi yang
disampaikan dengan kebijakan yang dihasilkan.
Karena itu, kualitas musyawarah tidak dapat diukur hanya
dari jumlah peserta yang hadir.
Kualitas musyawarah justru terlihat dari sejauh mana
masyarakat merasa menjadi bagian dari proses tersebut.
Semakin kuat rasa memiliki terhadap proses perencanaan,
semakin besar peluang masyarakat untuk mendukung dan mengawal pembangunan yang
dilaksanakan.
━━━ 🌾 Celoteh Nagari 🌾 ━━━
Pelajaran yang Bisa Dipetik
Ada satu pelajaran penting yang dapat kita ambil dari
fenomena ini.
Partisipasi masyarakat tidak boleh dipahami secara
sempit.
Partisipasi bukan sekadar duduk di ruangan yang sama.
Partisipasi juga bukan sekadar berbicara paling banyak dalam forum.
Partisipasi adalah ketika masyarakat memiliki kesempatan
yang setara untuk menyampaikan pandangan, memahami proses pengambilan
keputusan, dan melihat bahwa aspirasi mereka memperoleh perhatian yang layak.
Dengan kata lain, partisipasi bukan hanya tentang suara
yang terdengar, tetapi juga tentang keyakinan bahwa suara tersebut memiliki
arti.
━━━ 🌾 Celoteh Nagari 🌾 ━━━
Gagasan dan Solusi
Untuk memperkuat partisipasi masyarakat dalam musim
perencanaan nagari, ada beberapa hal yang perlu diperhatikan.
Pertama, ciptakan ruang dialog yang lebih
nyaman dan inklusif sehingga masyarakat tidak merasa sungkan untuk berbicara.
Kedua, perkuat mekanisme penyerapan
aspirasi melalui jorong, Bamus, dan berbagai kelompok masyarakat agar suara
yang tidak muncul dalam forum tetap dapat terwakili.
Ketiga, sampaikan hasil dan tindak lanjut
musyawarah secara terbuka sehingga masyarakat mengetahui perkembangan dari
usulan yang telah disampaikan.
Keempat, jelaskan jalur pendanaan setiap
usulan. Masyarakat perlu memahami bahwa pembangunan tidak hanya bergantung pada
APB Nagari, tetapi juga dapat diperjuangkan melalui berbagai program dan
kolaborasi lintas sektor.
━━━ 🌾 Celoteh Nagari 🌾 ━━━
Refleksi Penutup
Musyawarah yang baik bukanlah musyawarah yang paling
ramai.
Musyawarah yang baik adalah musyawarah yang membuat
masyarakat merasa menjadi bagian dari keputusan yang lahir di dalamnya.
Sebab pembangunan nagari tidak dimulai ketika daftar
usulan selesai disusun atau ketika anggaran ditetapkan. Pembangunan
sesungguhnya dimulai ketika warga percaya bahwa suara mereka memiliki arti.
Maka dalam setiap musim perencanaan yang kita jalani,
mungkin pertanyaan yang paling penting bukanlah berapa banyak warga yang hadir.
Melainkan, sudahkah
masyarakat benar-benar merasa menjadi pemilik pembangunan di nagarinya?
━━━ 🌾 Celoteh Nagari 🌾 ━━━
Lanjut Membaca
Jika Anda tertarik dengan tema Musim Perencanaan Nagari,
Anda juga dapat membaca:
Sementara praktik pendampingan yang menjadi latar
belakang tulisan ini dapat dibaca pada artikel TPP Agam :
·
MusyawarahNagari Balai Gurah Bahas Prioritas RKP 2027 dan DU RKP 2028 di TengahKeterbatasan Anggaran