SERIAL MUSIM PERENCANAAN NAGARI
Artikel ke-7 dari 10
01 / 02 / 03 / 04 / 05 / 06 / [07] / 08 / 09 / 10
Tentang
Serial
Musim
Perencanaan Nagari merupakan rangkaian sepuluh artikel yang mengulas praktik
penyusunan RKP Nagari, dinamika musyawarah, partisipasi masyarakat, dan praktik
baik pembangunan nagari berdasarkan pengalaman lapangan.
"Mengapa usulan tahun ini masih sama seperti
tahun lalu?"
Seorang anggota tim penyusun RKP Nagari pernah
melontarkan pertanyaan itu di tengah rapat yang mulai berjalan lambat. Semua
orang saling melihat. Beberapa membuka dokumen RKP tahun sebelumnya. Sebagian
lain mulai membandingkan daftar usulan yang baru dikumpulkan dari jorong.
Ternyata isinya hampir sama.
Pembangunan jalan, drainase, irigasi, pagar kantor,
lampu jalan, pelatihan yang berulang, hingga beberapa kegiatan yang bahkan
pernah direncanakan tetapi tidak pernah dilaksanakan.
Dokumen lama menjadi rujukan utama. Tinggal
mengganti tahun, menyesuaikan sedikit anggaran, lalu sebagian besar isi kembali
dipindahkan ke dokumen baru.
Pemandangan seperti ini bukan sesuatu yang langka.
Di banyak nagari, penyusunan RKP masih dipahami sebagai pekerjaan administratif
yang harus selesai tepat waktu, bukan sebagai proses merancang perubahan yang
benar-benar dibutuhkan masyarakat.
Akibatnya, RKP memang selesai disusun. Namun
kualitasnya belum tentu mampu menjawab persoalan pembangunan yang sedang
dihadapi nagari.
Padahal, RKP Nagari bukan sekadar daftar kegiatan
tahunan. Ia adalah jembatan yang menghubungkan visi jangka panjang dengan tindakan
nyata yang akan dilakukan dalam satu tahun ke depan.
Lalu, di mana sebenarnya letak kesalahan yang
paling sering terjadi?
━━━ 🌾 Celoteh Nagari 🌾
━━━
RKP Bukan
Dokumen Baru, Tetapi Juga Bukan Salinan Lama
Banyak orang menganggap bahwa menyusun RKP berarti
memperbarui dokumen tahun sebelumnya.
Cara berpikir inilah yang sering menjadi awal
berbagai persoalan.
Padahal setiap tahun kondisi nagari selalu berubah.
Ada jalan yang sudah selesai dibangun. Ada kelompok masyarakat yang mulai
berkembang. Ada persoalan baru akibat perubahan ekonomi, lingkungan, maupun
kebijakan pemerintah.
Kalau kondisi berubah, mengapa isi dokumen tetap
sama?
RKP seharusnya menjadi respons terhadap perubahan
tersebut.
Karena itu, dokumen tahun sebelumnya memang penting
sebagai bahan evaluasi, tetapi tidak boleh menjadi sumber utama penyusunan
program.
Di sinilah praktik copy paste sering muncul.
Bukan sekadar menyalin kalimat, tetapi menyalin cara berpikir.
Program lama dianggap tetap relevan tanpa pernah
diuji kembali apakah masalah yang melatarbelakanginya masih ada atau justru
sudah berubah.
Kesalahan
Pertama: Copy Paste Program Tanpa Evaluasi
Kesalahan paling mudah dikenali adalah munculnya
kegiatan yang terus berulang dari tahun ke tahun.
Bahkan kadang urutan kegiatannya pun sama.
Hal ini biasanya terjadi karena penyusun lebih
fokus menyelesaikan dokumen daripada menyusun perencanaan.
Padahal setiap kegiatan seharusnya diawali oleh
satu pertanyaan sederhana:
Masalah apa yang ingin diselesaikan?
Jika pertanyaan ini tidak pernah diajukan, maka
kegiatan hanya menjadi rutinitas tahunan.
Akibatnya, nagari terus mengerjakan hal yang sama,
tetapi perubahan yang diharapkan tidak pernah benar-benar terjadi.
Kesalahan
Kedua: Tidak Sinkron dengan RPJM Nagari
Kesalahan berikutnya sering tidak terlihat secara
kasat mata.
RKP disusun dengan baik, tetapi ketika dibandingkan
dengan RPJM Nagari, ternyata arah pembangunannya tidak lagi sejalan.
Ada program yang muncul tiba-tiba.
Ada kegiatan prioritas RPJM yang justru hilang.
Ada target delapan tahunan yang tidak pernah
diterjemahkan menjadi kegiatan tahunan.
Padahal RKP merupakan penjabaran tahunan dari RPJM
Nagari.
Artinya, setiap kegiatan dalam RKP seharusnya
memiliki hubungan yang jelas dengan tujuan pembangunan jangka menengah nagari.
Jika hubungan ini putus, maka pembangunan
kehilangan arah.
Nagari mungkin tampak sibuk setiap tahun, tetapi
bergerak tanpa peta yang jelas.
Kesalahan
Ketiga: Tidak Berbasis Data
Data sering tersedia.
Namun tidak selalu digunakan.
Inilah ironi yang sering ditemukan di lapangan.
Nagari memiliki data kependudukan, data kemiskinan,
data stunting, data Indeks Desa, data layanan dasar, bahkan hasil pemetaan
berbagai persoalan masyarakat.
Sayangnya, ketika musyawarah dimulai, data hanya
menjadi lampiran.
Keputusan tetap lebih banyak dipengaruhi oleh
kebiasaan, persepsi, atau siapa yang paling aktif menyampaikan usulan.
Akibatnya, kegiatan yang dipilih belum tentu
menjawab masalah yang paling mendesak.
Padahal data bukan dimaksudkan untuk menggantikan
musyawarah.
Data justru membantu agar musyawarah menghasilkan
keputusan yang lebih objektif.
Karena itu, pada artikel sebelumnya "Ketika
Data Ada, Tetapi Tidak Menjadi Dasar Keputusan", kita telah melihat
bahwa kualitas musyawarah sangat ditentukan oleh kemampuan peserta membaca dan
menggunakan data, bukan sekadar memilikinya.
Kesalahan
Keempat: Proposal Kegiatan Tidak Menjelaskan Dampak yang Ingin Dicapai
Kesalahan lain yang sering luput diperhatikan
adalah kualitas proposal kegiatan yang diajukan oleh pelaksana kegiatan.
Dalam praktiknya, penyusunan RKP tidak berhenti
pada munculnya usulan saat musyawarah. Setiap usulan prioritas seharusnya
diterjemahkan menjadi proposal kegiatan yang memuat penjelasan lebih rinci
mengenai masalah yang ingin diselesaikan, sasaran kegiatan, rencana
pelaksanaan, kebutuhan anggaran, hingga indikator keberhasilannya.
Sayangnya, masih banyak proposal yang hanya
menjelaskan apa yang akan dikerjakan, tetapi belum mampu menjelaskan mengapa
kegiatan itu perlu dilakukan dan perubahan apa yang ingin dicapai.
Akibatnya, tim verifikasi kesulitan menilai apakah
sebuah kegiatan benar-benar layak menjadi prioritas pembangunan atau hanya
sekadar mengulang kegiatan yang sama setiap tahun.
Padahal, proposal kegiatan bukan sekadar
persyaratan administrasi. Proposal merupakan alat untuk membuktikan bahwa suatu
kegiatan memang menjadi solusi terhadap persoalan yang telah disepakati dalam
musyawarah.
Semakin baik kualitas proposal, semakin mudah pula
pemerintah nagari menentukan prioritas yang benar-benar berdampak.
━━━ 🌾 Celoteh Nagari 🌾
━━━
Indikator
Tidak Cukup Berhenti pada Output
Dalam banyak proposal kegiatan, indikator yang
disampaikan masih sebatas output.
Misalnya:
- terselenggaranya satu kali pelatihan;
- terbangunnya 300 meter jalan usaha tani;
- terlaksananya sosialisasi kepada 50 peserta.
Semua itu memang penting karena menunjukkan
kegiatan telah dilaksanakan. Namun, indikator tersebut belum menjawab
pertanyaan yang paling mendasar:
Apakah masalah yang ingin diselesaikan benar-benar
berkurang?
Di sinilah pentingnya menyusun indikator outcome.
Jika output menjelaskan apa yang dihasilkan dari
kegiatan, maka outcome menjelaskan perubahan yang terjadi setelah kegiatan
tersebut dilaksanakan.
Sebagai contoh, pembangunan jalan usaha tani bukan
hanya diukur dari panjang jalan yang selesai dibangun, tetapi juga apakah biaya
angkut hasil pertanian menurun, akses petani menjadi lebih mudah, atau
pendapatan petani meningkat.
Demikian pula pelatihan tidak cukup diukur dari
jumlah peserta yang hadir, tetapi apakah peserta benar-benar menerapkan
pengetahuan yang diperoleh sehingga memberikan manfaat bagi usahanya atau bagi
pelayanan kepada masyarakat.
Dengan kata lain, keberhasilan pembangunan nagari
tidak diukur dari banyaknya kegiatan yang selesai, melainkan dari seberapa
besar kegiatan tersebut mampu menyelesaikan persoalan yang menjadi alasan
mengapa kegiatan itu dipilih.
━━━ 🌾 Celoteh Nagari 🌾
━━━
Tim
Verifikasi Menilai Lebih dari Sekadar Kelengkapan Dokumen
Pada artikel "Siapa yang Sebenarnya
Menentukan Prioritas?", kita telah membahas bahwa tim verifikasi
RKP memiliki peran penting dalam menjaga kualitas perencanaan.
Tugas tim verifikasi bukan sekadar memeriksa apakah
proposal sudah ditandatangani atau apakah anggarannya sesuai format.
Lebih dari itu, mereka perlu memastikan bahwa setiap
proposal mampu menjawab beberapa pertanyaan penting.
- Apakah kegiatan ini benar-benar berasal dari persoalan yang telah
dibahas dalam musyawarah?
- Apakah kegiatan ini selaras dengan arah RPJM Nagari?
- Apakah didukung oleh data yang memadai?
- Apakah indikator output dan outcome telah dirumuskan secara jelas?
- Apakah kegiatan ini memiliki peluang nyata untuk menyelesaikan
masalah yang menjadi prioritas?
Jika pertanyaan-pertanyaan tersebut dijawab dengan
baik, proses verifikasi tidak lagi dipandang sebagai tahapan administratif,
melainkan sebagai mekanisme pengendalian mutu perencanaan pembangunan nagari.
Dengan demikian, kegiatan yang akhirnya masuk ke
dalam RKP bukan hanya kegiatan yang mudah dilaksanakan, tetapi juga kegiatan
yang paling berpeluang memberikan manfaat nyata bagi masyarakat.
━━━ 🌾 Celoteh Nagari 🌾
━━━
Mengapa
Kesalahan Ini Terus Berulang?
Jika diamati lebih jauh, akar persoalannya bukan
semata-mata kemampuan teknis menyusun dokumen.
Persoalannya lebih dalam.
Masih banyak yang memandang RKP sebagai kewajiban
administratif.
Orientasi akhirnya bergeser.
Yang penting dokumen selesai.
Yang penting sesuai format.
Yang penting dapat diverifikasi.
Padahal esensi perencanaan bukan menghasilkan
dokumen.
Esensinya adalah membantu nagari mengambil
keputusan terbaik berdasarkan kondisi nyata yang sedang dihadapi.
Ketika orientasi berubah menjadi administrasi
semata, kualitas substansi ikut menurun.
━━━ 🌾 Celoteh Nagari 🌾
━━━
Apa yang
Dapat Dipelajari?
Pengalaman di lapangan menunjukkan bahwa RKP yang
baik hampir selalu memiliki beberapa karakter yang sama.
Pertama, penyusun memulai dari evaluasi, bukan dari
dokumen lama.
Mereka melihat apa yang sudah berhasil, apa yang
belum selesai, dan apa yang berubah selama satu tahun terakhir.
Kedua, setiap usulan selalu dikaitkan dengan tujuan
RPJM Nagari.
Dengan cara ini, pembangunan tahunan tetap berada
pada jalur yang sama menuju cita-cita lima tahunan.
Ketiga, data benar-benar digunakan untuk
memvalidasi persoalan.
Musyawarah tidak lagi sekadar mengumpulkan usulan,
tetapi mendiskusikan fakta.
Keempat, setiap kegiatan memiliki indikator yang
sederhana tetapi terukur.
Bukan sekadar mudah dilaksanakan, melainkan juga
mudah dievaluasi.
━━━ 🌾 Celoteh Nagari 🌾
━━━
Lima Langkah
Agar Penyusunan RKP Lebih Berkualitas
Ada beberapa langkah sederhana yang dapat
diterapkan oleh pemerintah nagari maupun tim penyusun RKP.
Pertama, mulai
dengan mengevaluasi RKP tahun sebelumnya, bukan langsung membuka dokumen untuk
disalin.
Kedua, cocokkan
setiap kegiatan dengan tujuan dan sasaran dalam RPJM Nagari.
Jika tidak memiliki hubungan yang jelas, kegiatan
tersebut perlu dikaji ulang.
Ketiga, gunakan
data sebagai bahan diskusi sejak awal musyawarah.
Jangan menunggu data muncul ketika dokumen hampir
selesai.
Keempat, rumuskan
indikator yang mudah dipahami dan dapat diukur.
Indikator yang baik membantu semua pihak mengetahui
apakah pembangunan benar-benar berhasil.
Kelima, fokus pada
penyelesaian masalah, bukan pada banyaknya kegiatan.
Sering kali satu kegiatan yang tepat jauh lebih
bermanfaat daripada sepuluh kegiatan yang tidak menyentuh akar persoalan.
━━━ 🌾 Celoteh Nagari 🌾
━━━
RKP Adalah
Cerita Tentang Masa Depan
Pada akhirnya, RKP bukan sekadar kumpulan tabel,
kode rekening, dan daftar kegiatan.
Ia adalah cerita tentang masa depan yang ingin
dibangun oleh sebuah nagari.
Karena itu, kualitas RKP tidak ditentukan oleh
tebalnya dokumen, tetapi oleh ketepatan cara berpikir di balik penyusunannya.
Dokumen yang disusun melalui copy paste,
tidak sinkron dengan RPJM, tidak berbasis data, dan tanpa indikator yang jelas
mungkin akan selesai tepat waktu. Namun besar kemungkinan ia hanya menjadi
arsip baru di lemari kantor.
Sebaliknya, RKP yang lahir dari evaluasi, data, dan
diskusi yang jujur akan menjadi peta perjalanan pembangunan yang benar-benar
membantu nagari bergerak menuju perubahan.
Mungkin inilah pertanyaan yang layak kita renungkan
menjelang setiap musim penyusunan RKP:
Apakah kita sedang menyusun dokumen tahunan, atau
sedang merancang masa depan nagari?
<<
Artikel Sebelumnya
Daftar
Serial
Artikel
Berikutnya >>