Refleksi dari Musim Perencanaan Nagari tentang Data
yang digunakan dalam perencanaan Nagari
📚 Serial
Musim Perencanaan Nagari
Artikel ke-3 dari 10 artikel dalam serial yang
membahas praktik musyawarah, partisipasi warga, dan penyusunan arah pembangunan
desa.
Celoteh
Nagari : Musyawarah
Nagari seharusnya menjadi ruang paling penting dalam menentukan arah
pembangunan nagari. Di forum inilah masyarakat, pemerintah nagari, Bamus,
lembaga kemasyarakatan, hingga kelompok rentan menyampaikan kebutuhan dan
harapan mereka. Namun, sebuah pertanyaan mendasar patut kita renungkan bersama:
apakah Musyawarah
Nagari sudah benar-benar berbasis data?
Dalam berbagai kegiatan
pendampingan yang dilakukan dan terdokumentasi dalam TPP Agam, saya menemukan kenyataan yang
menarik. Musyawarah Nagari memang berlangsung dengan baik, peserta hadir,
usulan mengalir, diskusi berjalan cukup dinamis. Akan tetapi, ketika ditelusuri
lebih dalam, sebagian besar usulan masih lahir dari ingatan, pengalaman
pribadi, atau persepsi, bukan dari data yang benar-benar menggambarkan kondisi
nagari.
Padahal, pembangunan yang
baik selalu dimulai dari data yang baik. Tanpa data, Musyawarah Nagari berisiko
hanya menjadi ajang mengumpulkan daftar keinginan, bukan merumuskan solusi atas
persoalan nyata yang dihadapi masyarakat. Oleh karena itu, pertanyaan tentang Musyawarah Nagari berbasis data bukan sekadar isu teknis, melainkan
menyangkut kualitas tata kelola pemerintahan nagari itu sendiri.
━━━ 🌾 Celoteh Nagari 🌾 ━━━
Mengapa Musyawarah Nagari
Harus Berbasis Data?
Musyawarah Nagari bukan
hanya memenuhi kewajiban regulasi. Lebih dari itu, forum ini merupakan proses
pengambilan keputusan publik yang menentukan penggunaan dana miliaran rupiah
setiap tahun.
Karena itu, setiap
keputusan idealnya memiliki dasar yang kuat. Data menjadi fondasi agar
pembangunan tidak sekadar mengikuti usulan yang paling keras suaranya, tetapi
benar-benar menjawab kebutuhan masyarakat.
Misalnya, ketika muncul
usulan pembangunan jalan lingkungan, seharusnya forum tidak berhenti pada
pertanyaan apakah jalan tersebut dibutuhkan. Musyawarah juga perlu mengetahui
berapa jumlah warga yang terdampak, bagaimana kondisi akses saat ini, apakah
lokasi tersebut mendukung kegiatan ekonomi, dan apakah pembangunan jalan
menjadi prioritas dibandingkan persoalan lain.
Begitu pula ketika membahas
stunting, kemiskinan, ketahanan pangan, sanitasi, pendidikan, hingga
pengembangan BUMNag. Semua membutuhkan data yang akurat agar intervensi
pemerintah tepat sasaran.
Dengan demikian, Musyawarah Nagari berbasis data bukan berarti mengurangi ruang
aspirasi masyarakat, melainkan memastikan bahwa setiap aspirasi diperkuat oleh
fakta.
━━━ 🌾 Celoteh Nagari 🌾 ━━━
Pengalaman Lapangan:
Ketika Data Belum Menjadi Bahasa Bersama
Selama mendampingi berbagai
Musyawarah Nagari penyusunan RKP Nagari, saya melihat pola yang hampir serupa.
Presentasi kondisi nagari
biasanya masih didominasi laporan singkat dari pemerintah nagari. Data hanya
ditampilkan sekilas, bahkan kadang hanya berupa angka jumlah penduduk dan
besaran anggaran.
Ketika sesi usulan dimulai,
peserta langsung menyampaikan berbagai kebutuhan.
"Pengecoran Jalan."
"Drainase."
“Perbaikan jalan usaha
tani.”
"Irigasi."
"Gedung
serbaguna."
Semua usulan memang
penting. Namun ketika ditanya mengapa menjadi prioritas, jawabannya sering kali
sederhana.
"Karena sudah lama
diusulkan."
"Karena masyarakat
menginginkan."
"Karena belum pernah dibangun."
Jawaban tersebut tentu
tidak salah. Namun akan jauh lebih kuat apabila dilengkapi data.
Misalnya:
- berapa panjang jalan yang rusak,
- berapa rumah yang terdampak,
- berapa luas lahan pertanian yang bergantung pada akses tersebut,
- berapa potensi peningkatan ekonomi jika jalan diperbaiki.
Data semacam inilah yang
mengubah usulan menjadi argumentasi yang kuat.
━━━ 🌾 Celoteh Nagari 🌾 ━━━
Data Nagari Sebenarnya
Sudah Sangat Banyak
Ironisnya, sebagian besar
nagari sebenarnya tidak kekurangan data.
Saat ini tersedia berbagai sumber data yang dapat digunakan dalam Musyawarah Nagari, antara lain:
- Data Indeks Desa.
- Data SDGs Desa.
- Profil Nagari.
- Data kependudukan.
- Data kemiskinan.
- Data stunting.
- Data Posyandu.
- Data eHDW.
- Data BUMNag.
- Data ketahanan pangan.
- Data RPJM Nagari.
- Data capaian RKP tahun sebelumnya.
- Data APB Nagari.
- Data pelayanan dasar.
- Data infrastruktur.
- Data pendidikan.
- Data kesehatan.
- Data kelompok rentan.
- Data lingkungan.
Masalahnya bukan pada
ketersediaan data.
Masalah utamanya adalah
data tersebut masih tersimpan di komputer, map arsip, atau aplikasi, tetapi
belum menjadi bahan diskusi publik.
Akibatnya, Musyawarah
Nagari lebih banyak berbicara berdasarkan persepsi dibandingkan bukti.
━━━ 🌾 Celoteh Nagari 🌾 ━━━
Ketika Data Tidak Dipakai,
Risiko Salah Prioritas Semakin Besar
Pembangunan tanpa data
memiliki banyak konsekuensi.
Pertama, anggaran
berpotensi tidak tepat sasaran.
Kedua, program yang dipilih
tidak selalu menyelesaikan akar persoalan.
Ketiga, kelompok rentan
bisa terabaikan karena tidak memiliki suara yang kuat dalam forum.
Keempat, evaluasi
pembangunan menjadi sulit dilakukan karena tidak memiliki indikator awal.
Padahal salah satu prinsip
pembangunan modern adalah evidence-based planning, yaitu perencanaan yang
dibangun di atas bukti.
Prinsip ini juga sejalan
dengan semangat Undang-Undang Desa yang menempatkan masyarakat sebagai subjek
pembangunan.
━━━ 🌾 Celoteh Nagari 🌾 ━━━
Musyawarah Nagari Berbasis
Data Tidak Berarti Rumit
Sebagian orang menganggap
penggunaan data akan membuat musyawarah menjadi terlalu teknis.
Pengalaman di lapangan
justru menunjukkan sebaliknya.
Data dapat disajikan secara
sederhana.
Misalnya menggunakan:
- grafik sederhana,
- peta nagari,
- infografik,
- foto kondisi lapangan,
- perbandingan antarjorong,
- tren lima tahun terakhir.
Ketika masyarakat melihat
visual tersebut, diskusi menjadi jauh lebih hidup.
Masyarakat tidak lagi
berdebat berdasarkan perasaan, tetapi mulai berdiskusi berdasarkan kondisi
nyata.
Pendampingan yang kami
lakukan di berbagai nagari menunjukkan bahwa penyajian data sederhana mampu
mengubah kualitas musyawarah secara signifikan.
━━━ 🌾 Celoteh Nagari 🌾 ━━━
Peran Pendamping dalam
Menguatkan Musyawarah Nagari Berbasis Data
Pendamping desa bukan
pengambil keputusan.
Namun pendamping memiliki
posisi strategis untuk memastikan proses berjalan lebih berkualitas.
Pendamping dapat membantu pemerintah nagari :
- mengidentifikasi data yang tersedia,
- memverifikasi kualitas data,
- menyajikan data dalam bentuk yang mudah dipahami,
- menghubungkan data dengan regulasi,
- menghubungkan data dengan prioritas pembangunan,
- memastikan kelompok rentan ikut membaca data,
- mendorong keputusan berbasis bukti.
Dalam praktik pendampingan,
peran ini sering kali menjadi pembeda antara musyawarah yang hanya formalitas
dengan musyawarah yang benar-benar menghasilkan prioritas pembangunan.
━━━ 🌾 Celoteh Nagari 🌾 ━━━
Dari Daftar Keinginan
Menjadi Daftar Prioritas
Perubahan terbesar yang
perlu terjadi sebenarnya bukan pada dokumen, melainkan pada cara berpikir.
Musyawarah Nagari
seharusnya tidak lagi menghasilkan daftar keinginan.
Musyawarah harus
menghasilkan daftar prioritas.
Prioritas lahir ketika
usulan diuji menggunakan data.
Pertanyaan sederhana seperti berikut dapat membantu:
- Masalah apa yang paling mendesak?
- Berapa jumlah warga yang terdampak?
- Apa penyebab utamanya?
- Apakah persoalan tersebut sudah pernah ditangani?
- Seberapa besar dampak jika diselesaikan?
- Apakah sesuai RPJM Nagari?
- Apakah sesuai arah kebijakan pemerintah?
Jika semua pertanyaan
tersebut dijawab menggunakan data, maka kualitas keputusan akan meningkat
secara alami.
━━━ 🌾 Celoteh Nagari 🌾 ━━━
Membangun Budaya Data di
Nagari
Musyawarah berbasis data
bukan pekerjaan satu kali.
Ia merupakan budaya yang
harus dibangun secara bertahap.
Budaya tersebut dimulai
dari kebiasaan kecil:
setiap rapat membawa data.
Setiap usulan menunjukkan
fakta.
Setiap program memiliki
indikator.
Setiap evaluasi menggunakan
capaian.
Ketika budaya ini tumbuh,
pemerintah nagari tidak lagi bergantung pada siapa yang paling banyak
berbicara.
Sebaliknya, keputusan
diambil berdasarkan kebutuhan masyarakat yang benar-benar terukur.
Inilah wajah tata kelola
nagari yang profesional, transparan, dan akuntabel.
━━━ 🌾 Celoteh Nagari 🌾 ━━━
Penutup: Data Harus
Menjadi Bahasa Pembangunan Nagari
Musyawarah Nagari akan
selalu menjadi jantung pembangunan desa. Namun jantung tersebut hanya akan
memompa pembangunan yang sehat apabila bekerja berdasarkan data.
Pengalaman pendampingan di
berbagai nagari mengajarkan satu hal sederhana. Persoalan kita bukan kekurangan
data, melainkan belum membiasakan diri menggunakan data sebagai dasar berpikir
dan dasar mengambil keputusan.
Karena itu, sudah saatnya
Musyawarah Nagari bertransformasi dari forum penyampaian aspirasi menjadi forum
pengambilan keputusan berbasis bukti. Ketika data hadir di tengah musyawarah,
diskusi menjadi lebih objektif, prioritas lebih tepat, penggunaan anggaran
lebih efektif, dan manfaat pembangunan lebih dirasakan masyarakat.
Pada akhirnya, pembangunan
nagari bukan ditentukan oleh siapa yang paling lantang berbicara, melainkan
oleh siapa yang mampu menghadirkan fakta sebagai dasar keputusan. Data bukan
sekadar angka dalam laporan, melainkan kompas yang mengarahkan pembangunan
menuju tujuan yang benar.
Mari mulai setiap
Musyawarah Nagari dengan membuka data sebelum membuka daftar usulan. Sebab
nagari yang membangun berdasarkan data adalah nagari yang lebih siap menghadapi
masa depan.
━━━ 🌾 Celoteh Nagari 🌾 ━━━
Lanjut Membaca
Jika Anda tertarik dengan tema Musim Perencanaan
Nagari, Anda juga dapat membaca:
Sementara praktik pendampingan yang menjadi latar
belakang tulisan ini dapat dibaca pada artikel TPP Agam :