Dari Usulan Menjadi RKP: Bagaimana Nagari Menentukan Prioritas?

Menentukan prioritas pembangunan bukan sekadar memilih usulan terbanyak, tetapi memastikan kebutuhan masyarakat diterjemahkan menjadi RKP yang sesuai prioritas, kewenangan, dan kemampuan nagari

SERIAL MUSRENBANG NAGARI

Artikel ke-2 dari 5

01 / [02] / 03 / 04 / 05

Tentang Serial

Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) Nagari adalah salah tahapan akhir kegiatan partisipatif yang melibatkan berbagai unsur masyarakat dalam perencanaan Nagari secara utuh untuk setahun kedepan. Adapun usulan yang menjadi kebutuhan nagari dan menjadi kewenangan nagari akan dapat dilaksanakan oleh pemerintah nagari sementara kegiatan yang tidak menjadi kewenangan nagari akan menjadi Daftar Usulan RKP yang akan dilanjutkan ke pihak yang memiliki kewenangan.

Lihat Daftar Lengkap Serial

Pada artikel pertama dalam serial Membaca Musrenbang Nagari, kita telah melihat bahwa Musrenbang bukan lagi tempat awal untuk mengumpulkan usulan.

Usulan masyarakat telah melalui perjalanan sebelumnya.

Ia lahir dari kebutuhan dan persoalan yang dirasakan masyarakat, disampaikan melalui musyawarah, kemudian disusun oleh Tim Penyusun RKP dan diverifikasi sebelum dibawa ke Musrenbang.

Pertanyaan berikutnya menjadi lebih penting:

Dari sekian banyak kebutuhan masyarakat, bagaimana nagari menentukan mana yang menjadi prioritas dan kemudian masuk ke dalam RKP?

Pertanyaan ini penting karena pembangunan nagari selalu berhadapan dengan kenyataan sederhana: kebutuhan lebih banyak daripada kemampuan yang tersedia.

Masyarakat tentu memiliki banyak kebutuhan.

Ada jalan yang perlu diperbaiki, sarana pelayanan yang perlu ditingkatkan, kegiatan ekonomi yang membutuhkan dukungan, kelompok masyarakat yang perlu diberdayakan, lingkungan yang perlu ditangani, dan berbagai persoalan lainnya.

Semuanya bisa penting.

Tetapi tidak semuanya dapat direncanakan dan dilaksanakan pada waktu yang sama.

Di sinilah perencanaan membutuhkan pilihan.

Dan pilihan membutuhkan prioritas.

━━━ 🌾 Celoteh Nagari 🌾 ━━━

Prioritas Bukan Berarti Usulan Lain Tidak Penting

Ada kesalahpahaman yang sering muncul ketika berbicara tentang prioritas.

Ketika sebuah usulan tidak menjadi prioritas, masyarakat bisa merasa kebutuhannya tidak dianggap penting.

Padahal, prioritas tidak selalu berarti bahwa yang lain tidak penting.

Prioritas berarti ada kebutuhan yang harus didahulukan karena tingkat kepentingan, urgensi, manfaat, kondisi, atau pertimbangan lainnya.

Bayangkan sebuah nagari memiliki sepuluh kebutuhan pembangunan, sementara kemampuan yang tersedia hanya memungkinkan sebagian kebutuhan direncanakan dan dilaksanakan.

Apakah sembilan kebutuhan lainnya menjadi tidak penting?

Tentu tidak.

Tetapi nagari harus menentukan:

mana yang harus didahulukan?

Inilah salah satu inti perencanaan pembangunan.

Karena itu, kemampuan mengatakan “belum menjadi prioritas” sebenarnya sama pentingnya dengan kemampuan mengatakan “ini harus kita dahulukan.”

━━━ 🌾 Celoteh Nagari 🌾 ━━━

Dari Daftar Keinginan Menjadi Masalah yang Harus Diselesaikan

Perencanaan yang baik tidak seharusnya berhenti pada pertanyaan:

“Apa yang ingin dibangun?”

Pertanyaan yang lebih penting adalah:

“Masalah apa yang ingin diselesaikan?”

Perbedaan ini terlihat sederhana, tetapi dampaknya besar.

Misalnya masyarakat mengusulkan pembangunan sebuah jalan.

Jika kita berhenti pada usulan, maka yang terlihat hanya sebuah kegiatan: pembangunan jalan.

Tetapi jika kita bertanya lebih jauh, mungkin ditemukan persoalan yang lebih mendasar.

Jalan tersebut merupakan akses utama petani membawa hasil produksi.

Jalan itu menghubungkan permukiman dengan pusat pelayanan.

Jalan tersebut menjadi akses anak-anak menuju sekolah.

Atau kondisi jalan telah menghambat kegiatan ekonomi masyarakat.

Dengan demikian, pembangunan jalan bukan tujuan akhir.

Jalan adalah instrumen untuk menyelesaikan masalah akses dan mobilitas masyarakat.

Cara berpikir seperti inilah yang perlu hadir dalam proses penyusunan RKP.

Karena semakin jelas masalah yang hendak diselesaikan, semakin mudah nagari menentukan apakah sebuah kegiatan memang layak menjadi prioritas.

━━━ 🌾 Celoteh Nagari 🌾 ━━━

Lima Bidang Menjadi Ruang Menyusun Rencana

Setelah melalui proses penyusunan dan verifikasi, kebutuhan yang menjadi kewenangan nagari diarahkan ke dalam RKP.

RKP Nagari disusun dalam lima bidang:

1.      Penyelenggaraan Pemerintahan Desa

2.    Pelaksanaan Pembangunan Desa

3.     Pembinaan Kemasyarakatan Desa

4.    Pemberdayaan Masyarakat Desa

5.     Penanggulangan Bencana, Keadaan Darurat dan Mendesak Desa

Pembagian ini membantu nagari menempatkan berbagai kebutuhan ke dalam struktur rencana kerja tahunan.

Namun, pembagian bidang jangan sampai membuat perencanaan hanya menjadi pekerjaan mengisi kolom.

Sebuah kegiatan harus tetap dilihat hubungannya dengan persoalan masyarakat.

Misalnya kegiatan pemberdayaan masyarakat tidak cukup dinilai dari ada atau tidaknya kegiatan pelatihan.

Yang perlu dipikirkan adalah:

Apa masalah yang hendak diatasi?

Siapa yang membutuhkan?

Apa perubahan yang diharapkan?

Mengapa kegiatan tersebut lebih penting dibandingkan kegiatan lainnya?

Pertanyaan seperti inilah yang membuat RKP menjadi dokumen perencanaan, bukan sekadar daftar kegiatan.

━━━ 🌾 Celoteh Nagari 🌾 ━━━

Bagaimana Menentukan Prioritas?

Tidak ada satu rumus sederhana yang dapat digunakan untuk semua nagari.

Setiap nagari memiliki karakter, persoalan, sumber daya, dan tantangan yang berbeda.

Namun, ada beberapa pertanyaan yang dapat membantu melihat sebuah usulan secara lebih jernih.

Pertama, Seberapa Mendesak Masalahnya?

Masalah yang jika dibiarkan akan menimbulkan dampak lebih besar tentu perlu mendapatkan perhatian lebih serius.

Urgensi penting karena sumber daya terbatas membutuhkan keputusan tentang apa yang harus dilakukan terlebih dahulu.

Kedua, Siapa yang Paling Terdampak?

Sebuah kegiatan yang memberikan manfaat kepada kelompok masyarakat yang sangat rentan atau menghadapi persoalan serius dapat memiliki tingkat prioritas yang berbeda dibandingkan kegiatan yang manfaatnya relatif terbatas.

Pertanyaan ini membantu nagari melihat pembangunan bukan hanya dari objek yang dibangun, tetapi dari orang yang akan menerima manfaatnya.

Ketiga, Seberapa Besar Manfaatnya?

Pembangunan menggunakan sumber daya.

Karena itu, penting untuk melihat seberapa luas manfaat yang akan dihasilkan.

Apakah hanya dirasakan oleh beberapa orang?

Satu kelompok?

Satu jorong?

Atau memberikan manfaat yang lebih luas bagi masyarakat nagari?

Semakin jelas manfaatnya, semakin mudah masyarakat memahami alasan sebuah kegiatan ditempatkan sebagai prioritas.

Keempat, Apakah Sesuai dengan Kewenangan Nagari?

Ini pertanyaan yang tidak boleh dilewatkan.

Sebuah kebutuhan bisa sangat penting, tetapi jika penyelesaiannya berada di luar kewenangan nagari, maka ia tidak tepat dipaksakan menjadi kegiatan RKP Nagari.

Bukan berarti kebutuhannya diabaikan.

Justru kebutuhan tersebut perlu diarahkan melalui DU RKP agar dapat diperjuangkan melalui pemerintah yang memiliki kewenangan.

Dengan demikian, kewenangan bukan alasan untuk menghilangkan kebutuhan, tetapi dasar untuk menentukan jalur penyelesaiannya.

Kelima, Apakah Nagari Memiliki Kemampuan untuk Melaksanakannya?

Sebuah rencana juga harus berhadapan dengan kenyataan sumber daya.

Nagari memiliki pagu dan sumber pendapatan yang terbatas.

Karena itu, kemampuan pembiayaan menjadi bagian penting dalam menentukan prioritas.

Sebuah kegiatan mungkin sangat dibutuhkan, tetapi jika membutuhkan sumber daya yang jauh lebih besar daripada kemampuan nagari, perlu dipikirkan kembali bagaimana dan melalui sumber mana kebutuhan tersebut dapat dipenuhi.

Di sinilah perencanaan membutuhkan keseimbangan antara apa yang diinginkan, apa yang dibutuhkan, dan apa yang mampu dilakukan.

━━━ 🌾 Celoteh Nagari 🌾 ━━━

Prioritas Tidak Boleh Ditentukan Hanya oleh Siapa yang Paling Banyak Bicara

Musyawarah memberi ruang bagi masyarakat untuk menyampaikan pendapat.

Tetapi kualitas perencanaan tidak boleh bergantung pada siapa yang paling keras berbicara.

Sebuah usulan tidak otomatis menjadi prioritas karena disampaikan berulang kali.

Begitu pula sebuah kebutuhan tidak boleh kehilangan perhatian hanya karena kelompok yang membutuhkannya tidak memiliki kemampuan menyampaikan aspirasi dengan kuat.

Karena itu, proses penyusunan dan verifikasi menjadi penting.

Perencanaan harus berusaha melihat kebutuhan secara lebih objektif.

Suara yang paling keras belum tentu menunjukkan masalah yang paling mendesak.

Begitu juga kelompok yang paling aktif belum tentu menjadi kelompok yang paling membutuhkan.

Inilah alasan mengapa perencanaan pembangunan membutuhkan data, informasi, verifikasi, dan pembahasan yang sehat.

Baca Juga : Siapa yang Sebenarnya Menentukan Prioritas?

━━━ 🌾 Celoteh Nagari 🌾 ━━━

Data Membantu Musyawarah Menjadi Lebih Rasional

Musyawarah memang penting.

Tetapi musyawarah akan lebih kuat ketika didukung oleh informasi yang memadai.

Bayangkan dua usulan yang sama-sama dianggap penting.

Usulan pertama didukung oleh pengalaman beberapa orang.

Usulan kedua didukung oleh data yang menunjukkan bahwa persoalan tersebut dialami oleh sebagian besar masyarakat atau kelompok yang sangat membutuhkan.

Apakah keduanya harus diperlakukan sama?

Belum tentu.

Data membantu masyarakat melihat persoalan secara lebih luas.

Data tidak menggantikan musyawarah.

Sebaliknya, data membantu musyawarah menjadi lebih rasional.

Karena itu, semakin baik nagari mengenali kondisi masyarakatnya, semakin baik pula peluang nagari menentukan prioritas pembangunan.

Baca juga : Ketika Data Ada, Tetapi Tidak Menjadi Dasar Keputusan

━━━ 🌾 Celoteh Nagari 🌾 ━━━

Tim Penyusun RKP Tidak Sekadar Menjadi Penulis Dokumen

Dalam proses ini, peran Tim Penyusun RKP menjadi sangat strategis.

Tim Penyusun tidak seharusnya hanya bekerja sebagai pihak yang memindahkan hasil musyawarah ke dalam dokumen.

Mereka perlu membantu memastikan bahwa usulan tersebut memiliki hubungan yang jelas dengan masalah dan kebutuhan masyarakat.

Mereka perlu melihat kesesuaian bidang.

Mereka perlu memperhatikan prioritas.

Mereka perlu melihat kewenangan.

Dan mereka perlu mempertimbangkan kemampuan pelaksanaan.

Karena itu, kualitas RKP sebagian besar juga ditentukan oleh kualitas proses berpikir di balik penyusunannya.

Dokumen yang rapi belum tentu menunjukkan perencanaan yang baik.

Sebaliknya, perencanaan yang baik akan terlihat dari logika yang jelas antara masalah, prioritas, kegiatan, sasaran, dan sumber daya.

Baca Juga : Apa Ciri Musyawarah Nagari yang Berkualitas?

━━━ 🌾 Celoteh Nagari 🌾 ━━━

Ketika Pilihan Harus Dibuat

Pada akhirnya, setiap proses perencanaan akan sa mpai pada satu kenyataan:

harus memilih.

Tidak semua kegiatan dapat dilakukan.

Tidak semua kebutuhan dapat dikerjakan dalam satu tahun.

Tidak semua masalah dapat diselesaikan dengan sumber daya yang sama.

Dan tidak semua persoalan menjadi kewenangan nagari.

Maka pilihan yang baik bukanlah pilihan yang membuat semua orang mendapatkan apa yang mereka inginkan.

Pilihan yang baik adalah pilihan yang dapat dipertanggungjawabkan karena didasarkan pada kebutuhan, prioritas, kewenangan, manfaat, dan kemampuan yang tersedia.

Di sinilah musyawarah memperoleh maknanya.

Musyawarah bukan berarti semua usulan harus diterima.

Musyawarah berarti masyarakat bersama-sama mencari pilihan terbaik dalam kondisi yang nyata.

━━━ 🌾 Celoteh Nagari 🌾 ━━━

Tetapi Perjalanan Belum Selesai

Ketika sebuah kegiatan akhirnya masuk RKP, perjalanan perencanaan belum berakhir.

RKP memang telah menjadi rencana kerja tahunan nagari.

Tetapi sebuah rencana masih harus berhadapan dengan kenyataan anggaran dan kemampuan pelaksanaan.

Pagu yang tersedia mungkin tidak mencukupi seluruh kebutuhan.

Prioritas dapat berubah karena kondisi tertentu.

Kebutuhan darurat dapat muncul.

Kebijakan pemerintah dapat berubah.

Atau terdapat kendala lain yang membuat sebuah rencana belum dapat dilaksanakan sesuai harapan.

Karena itu, kita perlu membedakan dengan jelas:

Direncanakan tidak selalu berarti terlaksana.

Inilah persoalan yang akan kita bahas pada artikel berikutnya.

━━━ 🌾 Celoteh Nagari 🌾 ━━━

Dari Prioritas Menuju Kenyataan

Sampai di sini, perjalanan kita dalam serial Membaca Musrenbang Nagari sudah memasuki tahap kedua.

Pada artikel pertama kita memahami bahwa Musrenbang bukan tempat awal mengumpulkan usulan.

Pada artikel ini kita melihat bagaimana kebutuhan masyarakat harus diterjemahkan menjadi prioritas dan menjadi bagian dari RKP sesuai kewenangan nagari.

Tetapi masih ada satu pertanyaan besar:

Bagaimana jika sesuatu yang sudah direncanakan ternyata tidak mampu dilaksanakan?

Di sinilah kita akan memasuki wilayah yang sering kali kurang dibicarakan dalam proses perencanaan: jarak antara rencana dan kenyataan.

Sebab RKP adalah rencana.

Sementara masyarakat membutuhkan perubahan nyata.

Dan di antara keduanya ada persoalan kemampuan anggaran, prioritas, kondisi lapangan, serta berbagai kendala pelaksanaan.

Artikel berikutnya akan membahasnya:

Masuk RKP Belum Tentu Terlaksana: Ketika Rencana Berhadapan denganKemampuan Nagari

Karena pada akhirnya, kualitas perencanaan tidak hanya diukur dari kemampuan nagari menyusun rencana.

Tetapi juga dari kemampuan nagari membuat rencana yang realistis, prioritas, dan dapat diperjuangkan menjadi kenyataan.

Celoteh Nagari : Suara Desa, Gagasan Indonesia.