Celoteh Nagari - Di banyak nagari, papan nama BUMDes masih berdiri tegak di depan kantor desa. Catnya belum pudar, logonya masih jelas. Tetapi di balik itu, aktivitas nyaris tak ada. Pintu jarang terbuka, pengurus tak lagi rutin berkantor, laporan keuangan berhenti di tahun entah kapan. BUMDes ada, tetapi seperti hidup segan, mati tak mau.
Fenomena BUMDes mati suri bukan cerita satu dua desa. Ia menjadi potret umum di banyak wilayah, terutama ketika semangat awal pendirian tak diikuti dengan arah yang jelas dan tata kelola yang sehat.
Dari Harapan Besar ke Aktivitas yang Tersendat
Saat pertama kali didirikan, BUMDes sering dibungkus harapan besar. Ia diproyeksikan sebagai motor ekonomi desa, penggerak usaha lokal, sekaligus solusi atas keterbatasan lapangan kerja. Modal awal digelontorkan, pengurus ditunjuk, unit usaha dibuka.
Namun seiring waktu, realitas mulai berbicara. Usaha tak berkembang, pasar tak jelas, pengurus mulai kehilangan semangat. BUMDes perlahan berjalan tanpa arah, sekadar ada untuk memenuhi kewajiban administratif.
Masalah Arah Usaha yang Tidak Jelas
Salah satu akar persoalan utama BUMDes mati suri adalah ketiadaan arah usaha yang realistis. Banyak BUMDes lahir bukan dari kebutuhan dan potensi desa, tetapi dari meniru desa lain. Ketika satu desa sukses dengan usaha wisata, desa lain ikut membuka wisata tanpa melihat kondisi geografis, akses, dan pasar.
BUMDes akhirnya menjalankan usaha yang tidak dipahami sepenuhnya oleh pengurusnya sendiri. Ketika menghadapi masalah, tidak ada strategi untuk beradaptasi. Yang tersisa hanya menunggu suntikan modal berikutnya.
Baca Juga : BUMDes Ada, Tapi Tidak Pernah Hidup: Catatan dari Desa yang Terlalu Lama Menunggu
Pengurus Ada, Tapi Tidak Berdaya
Masalah berikutnya adalah sumber daya manusia. Tidak sedikit pengurus BUMDes bekerja tanpa kepastian honor, tanpa pelatihan, dan tanpa pendampingan. Mereka dituntut profesional, tetapi tidak diberi ruang untuk tumbuh.
Dalam kondisi seperti ini, sulit berharap pengurus bekerja maksimal. BUMDes akhirnya dikelola ala kadarnya. Laporan keuangan dibuat sekadar formalitas. Rapat jarang dilakukan. Visi usaha menguap di tengah rutinitas desa.
Modal Ada, Tata Kelola Tertinggal
Dana Desa sering menjadi tumpuan utama BUMDes. Namun tanpa tata kelola yang baik, modal justru menjadi beban. Penyertaan modal tidak diiringi dengan perencanaan bisnis yang matang, analisis risiko, dan target yang terukur.
BUMDes tidak mati karena kekurangan dana, tetapi karena kehilangan kepercayaan dan arah. Ketika usaha tidak transparan, masyarakat mulai menjauh. BUMDes pun berjalan sendirian, tanpa dukungan sosial.
Di Mana Peran Desa dan Pendamping?
BUMDes bukan entitas yang berdiri sendiri. Ia lahir dari keputusan bersama melalui musyawarah desa. Sayangnya, setelah berdiri, perhatian desa sering berkurang. Evaluasi jarang dilakukan, pembinaan minim, dan masalah baru disadari ketika usaha sudah terlanjur stagnan.
Di sinilah peran pendamping desa menjadi penting. Bukan untuk mengurus usaha secara langsung, tetapi membantu desa membaca ulang masalah: apakah unit usaha masih relevan, apakah pengurus perlu diperkuat, atau apakah BUMDes perlu direstrukturisasi ataupun direvitalisasi
Menghidupkan Kembali yang Hampir Padam
BUMDes mati suri bukan berarti harus dibubarkan. Banyak yang masih bisa diselamatkan jika desa berani jujur melihat kondisi. Evaluasi menyeluruh, penataan ulang pengurus, dan fokus pada satu usaha yang benar-benar dipahami sering kali lebih efektif daripada membuka banyak unit usaha tanpa arah.
Yang dibutuhkan bukan sekadar dana tambahan, tetapi kejelasan tujuan dan kesepakatan bersama. BUMDes harus kembali ke tujuan awalnya: melayani kepentingan ekonomi desa, bukan sekadar memenuhi regulasi.
Baca Juga : Revitalisasi BUMDes: Jalan Pulang dari Mati Suri Usaha Desa
Penutup: BUMDes Bukan Simbol, Tapi Alat
BUMDes tidak seharusnya berhenti sebagai simbol kemajuan desa. Ia adalah alat, dan alat hanya berguna jika digunakan dengan benar. Ketika usaha desa kehilangan arah, yang perlu dibenahi bukan hanya manajemennya, tetapi cara kita memandang BUMDes itu sendiri.
Apakah ia benar-benar milik desa dan untuk desa? Atau sekadar ada agar laporan terlihat lengkap?
Jawaban atas pertanyaan itu akan menentukan: BUMDes hidup kembali, atau terus mati suri dalam diam.