Pendapatan Asli Desa Kunci Kemandirian Keuangan Desa
Celoteh Nagari : Suatu sore, seusai berdiskusi
dengan perangkat nagari tentang penyusunan RKP dan arah pembangunan tahun
berikutnya, percakapan kami bergeser ke satu topik yang terasa semakin penting.
Bukan lagi soal daftar usulan kegiatan atau prioritas pembangunan, melainkan
tentang kemampuan keuangan desa untuk mewujudkan semua rencana tersebut.
Di atas meja terbentang dokumen APB Nagari.
Angkanya terlihat besar. Namun ketika ditelusuri satu per satu, hampir seluruh
pendapatan berasal dari transfer pemerintah. Dana Desa, Alokasi Dana Desa, dan
bagi hasil pajak menjadi penopang utama. Sementara Pendapatan Asli Desa hanya
mengambil porsi yang sangat kecil.
Pertanyaan sederhana pun muncul, "Dengan kondisi saat ini dimana transfer berkurang, apakah desa masih mampu membiayai pembangunan dan
pelayanan masyarakat?"
Pertanyaan itu tidak hanya muncul di satu nagari.
Hampir di setiap proses pendampingan, persoalan yang sama terus berulang. Desa
memiliki kewenangan yang semakin luas, tetapi ruang fiskalnya masih sangat
bergantung pada pemerintah di atasnya.
━━━ 🌾 Celoteh Nagari 🌾 ━━━
Ketergantungan
Keuangan Desa Masih Sangat Tinggi
Saat ini desa memperoleh pendapatan dari beberapa
sumber utama, yaitu:
- Dana Desa (DD) yang berasal dari APBN Pemerintah Pusat.
- Alokasi Dana Desa (ADD) yang berasal dari transfer pemerintah
kabupaten.
- Pajak Bagi Hasil (PBH) dari pengembalian penerimaan pajak tertentu.
- Pendapatan Asli Desa (PAD) yang bersumber dari usaha desa, BUM
Desa, pengelolaan aset, retribusi, maupun sumber sah lainnya.
- Pendapatan lain-lain yang sah.
Sekilas struktur ini tampak ideal. Namun jika
dicermati lebih dalam, sebagian besar desa masih mengandalkan transfer
pemerintah sebagai tulang punggung pembiayaan. Akibatnya, ketika terjadi
perubahan kebijakan nasional, efisiensi anggaran, atau penyesuaian fiskal
daerah, desa langsung merasakan dampaknya.
Padahal kebutuhan masyarakat tidak pernah ikut
berkurang. Jalan tetap harus diperbaiki, pelayanan tetap berjalan, kelompok
masyarakat tetap membutuhkan pembinaan, dan berbagai program pemberdayaan tetap
harus dilaksanakan.
Dengan kata lain, kebutuhan pembangunan terus
meningkat, sementara ruang fiskal desa belum tentu ikut bertambah.
━━━ 🌾 Celoteh Nagari 🌾 ━━━
Mengapa
Pendapatan Asli Desa Belum Berkembang?
Selama melakukan pendampingan di berbagai nagari,
ada pola yang hampir selalu muncul.
Pertama, desa masih memandang PAD sebagai
pelengkap, bukan sebagai strategi pembangunan jangka panjang. Akibatnya
perhatian terhadap pengembangannya belum menjadi prioritas.
Kedua, banyak aset desa yang sebenarnya memiliki
nilai ekonomi, tetapi belum dikelola secara produktif. Tanah kas desa, pasar
nagari, kawasan wisata, embung, gedung serbaguna, hingga potensi parkir sering
kali hanya dimanfaatkan secara terbatas.
Selain itu, BUM Desa di beberapa tempat masih
berkutat pada aktivitas yang sama dari tahun ke tahun. Bahkan tidak sedikit
yang sekadar menjalankan administrasi tanpa benar-benar menghasilkan keuntungan
yang dapat menjadi pendapatan desa.
Di sisi lain, kemampuan melakukan analisis usaha
juga masih menjadi tantangan. Desa sering kali lebih fokus membangun fisik
dibanding membangun mesin ekonomi yang mampu menghasilkan pendapatan secara
berkelanjutan.
Akibatnya, setiap tahun desa kembali menunggu
transfer anggaran untuk membiayai program berikutnya.
Baca Juga : Musyawarah Nagari Balai Gurah Bahas Prioritas RKP 2027 dan DU RKP 2028 di Tengah Keterbatasan Anggaran
━━━ 🌾 Celoteh Nagari 🌾 ━━━
Efisiensi
Anggaran Menjadi Pengingat Penting
Belakangan ini berbagai kebijakan efisiensi
anggaran mulai dirasakan hingga tingkat desa. Meskipun tidak selalu berdampak
langsung pada seluruh jenis pendapatan, kondisi tersebut memberikan pelajaran
penting bahwa desa tidak bisa selamanya bergantung pada satu sumber pembiayaan.
Justru di tengah keterbatasan inilah muncul
kesempatan untuk berpikir lebih kreatif.
Alih-alih hanya menunggu tambahan anggaran, desa
dapat mulai menyusun strategi memperbesar sumber pendapatan yang berada dalam
kendalinya sendiri.
Semakin besar PAD, semakin luas pula ruang gerak
pemerintah desa dalam merancang inovasi pembangunan.
Baca Juga : Penyertaan Modal BUMDes: Strategi Tepat Membangun Ekonomi Desa
━━━ 🌾 Celoteh Nagari 🌾 ━━━
Pendapatan
Asli Desa Adalah Investasi Kemandirian
Membangun PAD bukan semata-mata mengejar angka
dalam APB Desa. Lebih dari itu, PAD merupakan fondasi menuju desa yang mandiri.
Desa yang memiliki pendapatan sendiri akan lebih
leluasa menentukan prioritas pembangunan tanpa terlalu bergantung pada
perubahan kebijakan dari luar.
Karena itu, pengembangan PAD perlu dimulai dari
pemetaan potensi ekonomi desa secara menyeluruh. Apa yang dimiliki desa? Apa
yang dibutuhkan masyarakat? Siapa calon pasar yang akan dilayani? Potensi mana
yang paling realistis dikembangkan?
Pertanyaan-pertanyaan tersebut jauh lebih penting
dibanding sekadar mencari jenis usaha yang sedang populer.
Setiap desa memiliki karakter yang berbeda. Ada
desa yang kuat di sektor pertanian, ada yang memiliki potensi wisata, ada yang
unggul dalam perdagangan, dan ada pula yang memiliki kekuatan pada produk UMKM.
Strategi pengembangan PAD harus tumbuh dari kekuatan lokal tersebut.
━━━ 🌾 Celoteh Nagari 🌾 ━━━
Kemitraan
Adalah Modal yang Sering Terlupakan
Namun membangun kemandirian fiskal desa tidak dapat
dilakukan sendirian.
Karena itu, pemerintah desa perlu memperkuat
kemitraan dengan berbagai pihak.
Anggota DPRD dapat menjadi mitra dalam memperjuangkan
aspirasi pembangunan melalui fungsi penganggaran. Dinas dan OPD teknis dapat
membantu pendampingan, pelatihan, maupun akses terhadap berbagai program
pemerintah.
Tidak kalah penting, jaringan perantau juga
merupakan aset sosial yang luar biasa besar.
Di banyak nagari di Sumatera Barat, perantau telah
membuktikan bahwa mereka bukan hanya penyumbang dana pembangunan. Mereka juga
membawa jejaring usaha, pengalaman manajemen, teknologi, hingga peluang
investasi yang dapat membuka sumber-sumber ekonomi baru.
Jika hubungan ini dikelola secara baik, maka desa
memperoleh lebih dari sekadar bantuan sesaat. Desa memperoleh mitra pembangunan
jangka panjang.
━━━ 🌾 Celoteh Nagari 🌾 ━━━
Dari Belanja
ke Investasi Desa
Selama ini sebagian besar anggaran desa masih
diarahkan untuk memenuhi kebutuhan rutin dan pembangunan fisik.
Padahal sudah saatnya sebagian anggaran mulai
diposisikan sebagai investasi ekonomi.
Misalnya melalui penguatan BUM Desa yang
benar-benar profesional, revitalisasi aset desa yang produktif, pengembangan
kawasan wisata berbasis masyarakat, pengolahan hasil pertanian, digitalisasi
pelayanan ekonomi desa, maupun kemitraan dengan pelaku usaha lokal.
Tentu setiap investasi harus didasarkan pada kajian
kelayakan dan tata kelola yang baik. Desa tidak perlu mengejar banyak usaha
sekaligus. Satu usaha yang sehat dan berkembang jauh lebih bernilai dibanding
banyak usaha yang hanya berjalan di atas kertas.
Dengan demikian, APB Desa tidak hanya menjadi
dokumen belanja tahunan, tetapi juga menjadi instrumen membangun sumber
pendapatan masa depan.
━━━ 🌾 Celoteh Nagari 🌾 ━━━
Pelajaran
dari Lapangan
Ada satu pelajaran yang terus saya temukan selama
mendampingi desa.
Desa yang maju bukan selalu desa dengan anggaran
terbesar.
Sebaliknya, desa yang berkembang biasanya memiliki
pemimpin yang mampu membaca peluang, menggerakkan kolaborasi, dan berani
membangun sumber-sumber pendapatan baru.
Mereka tidak berhenti pada pertanyaan, "Berapa dana yang kita terima?"
Mereka justru mulai bertanya, "Apa yang bisa
kita hasilkan sendiri?"
Perubahan cara berpikir inilah yang perlahan mengubah
arah pembangunan desa.
━━━ 🌾 Celoteh Nagari 🌾 ━━━
Saatnya Desa
Menata Masa Depannya
Kemandirian desa tidak akan lahir hanya melalui
besarnya transfer anggaran. Kemandirian tumbuh ketika desa mampu menciptakan
nilai ekonomi dari potensi yang dimilikinya sendiri.
Transfer pemerintah tetap penting sebagai instrumen
pemerataan pembangunan. Namun pada saat yang sama, desa perlu menyiapkan
fondasi ekonomi yang lebih kokoh melalui penguatan Pendapatan Asli Desa,
pengelolaan aset yang produktif, kemitraan dengan berbagai pihak, dan inovasi
ekonomi yang sesuai dengan karakter lokal.
Barangkali inilah saat yang tepat untuk mengubah
cara pandang.
Apakah setiap tahun desa akan terus menunggu
besarnya transfer yang datang dari luar, atau mulai membangun kekuatan ekonomi
yang tumbuh dari dalam desa itu sendiri?
Jawaban atas pertanyaan itu sangat mungkin
menentukan wajah desa kita dalam sepuluh atau dua puluh tahun mendatang.