Siapa yang Sebenarnya Menentukan Prioritas?

Penentuan prioritas pembangunan nagari bukan ditentukan oleh satu orang, melainkan melalui musyawarah yang melibatkan Wali Nagari, Bamus, Tim Penyusun, Tim Verifikasi, Pendamping Desa, dan masyarakat agar keputusan yang dihasilkan lebih partisipatif, berbasis data, dan berpihak pada kebutuhan bersama

SERIAL MUSIM PERENCANAAN NAGARI

Artikel ke-5 dari 10

01 / 02 / 03 / 04 / [05] / 06 / 07 / 08 / 09 / 10

Tentang Serial

Musim Perencanaan Nagari merupakan rangkaian sepuluh artikel yang mengulas praktik penyusunan RKP Nagari, dinamika musyawarah, partisipasi masyarakat, dan praktik baik pembangunan nagari berdasarkan pengalaman lapangan.

Lihat Daftar LengkapSerial

━━━ 🌾 Celoteh Nagari 🌾 ━━━

Ketika Semua Orang Merasa Usulannya Paling Penting

"Kenapa usulan kami tidak masuk?"

Pertanyaan itu hampir selalu muncul setelah daftar prioritas RKP Nagari selesai disusun. Nada bertanyanya kadang datar, kadang penuh kekecewaan. Sebagian merasa usulannya diabaikan. Sebagian lagi mulai menduga bahwa keputusan sebenarnya sudah ditentukan sejak awal.

Di sisi lain, Wali Nagari sering menghadapi tekanan yang tidak ringan. Bamus membawa aspirasi masyarakat. Tim Penyusun RKP harus memastikan rencana tetap realistis. Tim Verifikasi bekerja memeriksa kelayakan usulan. Pendamping desa mengingatkan agar proses tetap sesuai aturan. Sementara masyarakat berharap kebutuhan mereka menjadi prioritas.

Di ruang musyawarah, semua orang membawa kepentingan yang menurut mereka sama-sama penting.

Lalu muncul pertanyaan yang jarang benar-benar dijelaskan kepada masyarakat.

Sebenarnya, siapa yang menentukan prioritas pembangunan nagari?

Apakah Wali Nagari? Bamus? Tim Penyusun? Pendamping Desa? Ataukah masyarakat sendiri?

Pertanyaan ini tampak sederhana, tetapi jawabannya jauh lebih kompleks daripada sekadar menyebut satu nama atau satu lembaga.

━━━ 🌾 Celoteh Nagari 🌾 ━━━

Prioritas Tidak Pernah Diputuskan oleh Satu Orang

Di lapangan, masih banyak anggapan bahwa keputusan akhir berada di tangan Wali Nagari. Ada pula yang menganggap Bamus sebagai penentu utama karena menjadi representasi masyarakat. Sebagian bahkan menyebut pendamping desa sebagai pihak yang "mengatur" penyusunan RKP.

Pandangan seperti ini sebenarnya terlalu menyederhanakan proses.

Sebelum sampai pada tahap menentukan prioritas, sebenarnya ada persoalan lain yang sering luput dibahas, yaitu apakah musyawarah sejak awal sudah membahas masalah yang benar-benar penting bagi nagari. Jika isu yang dibahas belum tepat, maka sebaik apa pun proses penentuan prioritas, hasilnya tetap tidak akan menjawab kebutuhan masyarakat. Hal tersebut telah kita bahas pada artikel "Apakah Musyawarah Nagari Sudah Membahas Masalah yang Tepat?"

Perencanaan pembangunan nagari dirancang agar keputusan lahir melalui mekanisme bersama, bukan keputusan individu. Setiap pihak memiliki peran yang berbeda, saling melengkapi, sekaligus saling mengawasi.

━━━ 🌾 Celoteh Nagari 🌾 ━━━

Wali Nagari Memimpin, Bukan Memutuskan Sendiri

Sebagai kepala pemerintahan nagari, Wali Nagari memang memegang peran strategis. Ia memimpin proses penyusunan RKP Nagari, memastikan seluruh tahapan berjalan, serta bertanggung jawab terhadap hasil akhirnya.

Namun memimpin bukan berarti menentukan semuanya sendiri.

Wali Nagari justru berkewajiban memastikan berbagai usulan dapat dipertimbangkan secara terbuka. Ia perlu menjaga agar diskusi tidak didominasi kelompok tertentu dan keputusan benar-benar mencerminkan kepentingan nagari secara keseluruhan.

Seorang pemimpin yang baik bukan yang paling banyak berbicara dalam musyawarah, melainkan yang mampu membuat semua pihak didengar.

━━━ 🌾 Celoteh Nagari 🌾 ━━━

Bamus Menjaga Agar Aspirasi Tidak Hilang

Jika Wali Nagari bertugas memimpin proses, maka Bamus berfungsi menjaga agar suara masyarakat tetap menjadi bagian dari keputusan.

Bamus bukan sekadar hadir dalam musyawarah.

Mereka membawa hasil penjaringan aspirasi dari jorong, kelompok masyarakat, organisasi perempuan, pemuda, maupun unsur lainnya. Dalam pembahasan prioritas, Bamus berperan mengingatkan apabila ada kebutuhan masyarakat yang belum terakomodasi.

Namun Bamus juga tidak bisa hanya memperjuangkan semua usulan tanpa mempertimbangkan kemampuan keuangan nagari.

Di sinilah keseimbangan diperlukan.

Membela aspirasi masyarakat penting, tetapi memastikan aspirasi tersebut realistis untuk diwujudkan juga tidak kalah penting.

━━━ 🌾 Celoteh Nagari 🌾 ━━━

Tim Penyusun Menyusun Gambaran Besar

Sering kali masyarakat tidak mengenal siapa anggota Tim Penyusun RKP Nagari. Padahal, mereka bekerja di balik layar menyusun seluruh rancangan dokumen.

Tugas mereka bukan memilih usulan berdasarkan kedekatan dengan pihak tertentu.

Mereka justru harus mengolah ratusan usulan menjadi sebuah rencana pembangunan yang masuk akal.

Dalam praktiknya, pekerjaan ini tidak dapat dilakukan hanya dengan mengandalkan intuisi atau pengalaman. Data menjadi fondasi utama dalam memilah mana kebutuhan yang benar-benar mendesak dan mana yang masih dapat ditunda. Sayangnya, di banyak nagari, data sering kali hanya menjadi pelengkap administrasi dan belum benar-benar digunakan sebagai dasar pengambilan keputusan. Persoalan ini telah dibahas lebih mendalam pada artikel "Ketika Data Ada, Tetapi Tidak Menjadi Dasar Keputusan."

Mereka melihat keterkaitan antarprogram, kesesuaian dengan RPJM Nagari, pagu indikatif, target pembangunan, hingga kemungkinan pelaksanaannya.

Di sinilah kemampuan melihat "gambaran besar" menjadi sangat penting.

━━━ 🌾 Celoteh Nagari 🌾 ━━━

Tim Verifikasi Menguji, Bukan Menghapus

Tidak sedikit masyarakat mengira Tim Verifikasi bertugas mencoret usulan.

Padahal fungsi utama mereka adalah memastikan setiap usulan memang layak menjadi prioritas.

Mereka menilai apakah usulan tersebut benar-benar menjadi kebutuhan masyarakat, sesuai kewenangan nagari, memiliki manfaat yang jelas, serta memungkinkan dilaksanakan.

Kadang sebuah usulan terlihat menarik, tetapi ternyata menjadi kewenangan pemerintah kabupaten. Ada pula usulan yang sangat penting, tetapi belum memiliki data pendukung yang memadai.

Dalam kondisi seperti itu, Tim Verifikasi bukan sedang menolak kebutuhan masyarakat.

Mereka sedang memastikan bahwa keputusan dibangun di atas pertimbangan yang dapat dipertanggungjawabkan.

━━━ 🌾 Celoteh Nagari 🌾 ━━━

Pendamping Desa Menjaga Proses Tetap Berjalan di Jalurnya

Peran pendamping desa sering disalahpahami.

Ketika ada usulan yang tidak masuk prioritas, pendamping kerap dianggap sebagai pihak yang menentukan keputusan. Sebaliknya, ketika ada persoalan administrasi, pendamping juga sering diminta mengambil keputusan yang sebenarnya berada di luar kewenangannya.

Padahal pendamping tidak memiliki hak menentukan prioritas pembangunan.

Peran utama mereka adalah memastikan proses berjalan sesuai prinsip partisipatif, berbasis data, sesuai regulasi, dan menghasilkan dokumen yang berkualitas.

Pendamping lebih tepat diposisikan sebagai fasilitator.

Ia membantu proses berpikir, bukan menggantikan proses pengambilan keputusan.

━━━ 🌾 Celoteh Nagari 🌾 ━━━

Masyarakat Tetap Menjadi Penentu yang Paling Penting

Lalu bagaimana dengan masyarakat?

Justru masyarakatlah yang menjadi sumber utama seluruh proses perencanaan.

Usulan yang lahir dari musyawarah jorong, kelompok perempuan, pemuda, petani, pelaku usaha, maupun kelompok rentan merupakan fondasi awal penyusunan prioritas.

Namun kualitas usulan sangat dipengaruhi oleh kualitas partisipasi masyarakat. Tidak sedikit musyawarah yang dihadiri banyak peserta, tetapi hanya sedikit orang yang benar-benar terlibat dalam diskusi. Akibatnya, aspirasi yang muncul belum tentu mewakili kebutuhan masyarakat secara utuh. Fenomena tersebut telah kita bahas pada artikel "Ketika Warga Hadir, Tetapi Tidak Benar-Benar Berpartisipasi."

Ketika masyarakat hanya datang untuk "mengamankan usulan", musyawarah berubah menjadi arena kompetisi.

Tetapi ketika masyarakat datang untuk mencari solusi bersama, musyawarah berubah menjadi ruang belajar.

━━━ 🌾 Celoteh Nagari 🌾 ━━━

Prioritas Dibentuk Melalui Dialog, Bukan Voting

Dalam banyak musyawarah, muncul harapan agar keputusan dilakukan melalui voting.

Sekilas cara ini tampak demokratis.

Namun dalam perencanaan pembangunan, voting belum tentu menghasilkan keputusan terbaik.

Mengapa?

Karena pembangunan tidak hanya mempertimbangkan jumlah pendukung, tetapi juga mempertimbangkan kebutuhan paling mendesak, manfaat yang paling luas, kesesuaian dengan arah pembangunan, kemampuan anggaran, serta keberlanjutan program.

Persoalan ini semakin rumit ketika hampir seluruh usulan dianggap sama pentingnya. Pada kondisi tersebut, kemampuan menyusun skala prioritas menjadi tantangan terbesar dalam penyusunan RKP Nagari. Pembahasan mengenai dilema tersebut akan kita lanjutkan pada artikel "Ketika Semua Usulan Dianggap Penting."

━━━ 🌾 Celoteh Nagari 🌾 ━━━

Yang Menentukan Bukan Jabatan, Melainkan Mekanismenya

Dari pengalaman mendampingi berbagai proses perencanaan, ada satu pelajaran yang terus berulang.

Musyawarah yang berkualitas bukan ditentukan oleh siapa yang paling berpengaruh di dalam ruangan.

Musyawarah yang baik justru lahir ketika mekanismenya berjalan dengan benar.

Setiap pihak memahami perannya.

Setiap usulan memiliki kesempatan yang sama untuk dibahas.

Data digunakan sebagai dasar pertimbangan.

Perbedaan pendapat diterima sebagai bagian dari proses.

Dan keputusan diambil secara terbuka.

Ketika mekanisme ini berjalan, masyarakat biasanya lebih mudah menerima hasil musyawarah, meskipun usulannya belum menjadi prioritas.

Karena mereka memahami bagaimana keputusan itu lahir.

━━━ 🌾 Celoteh Nagari 🌾 ━━━

Pelajaran untuk Musim Perencanaan Nagari

Ada beberapa pelajaran yang layak menjadi pegangan dalam setiap penyusunan RKP Nagari.

Pertama, jangan mencari satu pihak yang dianggap paling menentukan. Prioritas adalah hasil kerja bersama.

Kedua, pastikan setiap aktor memahami perannya. Wali Nagari memimpin proses, Bamus menjaga aspirasi, Tim Penyusun menyusun rencana, Tim Verifikasi menguji kelayakan, pendamping memfasilitasi, dan masyarakat menjadi sumber utama kebutuhan pembangunan.

Ketiga, bangun keputusan berdasarkan data, dialog, dan kepentingan bersama, bukan berdasarkan tekanan atau kedekatan.

Keempat, jelaskan kepada masyarakat mengapa suatu usulan menjadi prioritas atau belum dapat dilaksanakan. Transparansi sering kali lebih penting daripada sekadar hasil akhirnya.

Sebab, setelah daftar prioritas disepakati, perjalanan sebuah usulan sebenarnya belum selesai. Masih ada proses penganggaran melalui APB Nagari yang sering memunculkan pertanyaan baru dari masyarakat: mengapa usulan yang sudah masuk RKP ternyata belum juga dilaksanakan? Proses tersebut akan kita bahas pada artikel "Dari Musyawarah ke APB Nagari: Mengapa Tidak Semua Usulan Terwujud?"

━━━ 🌾 Celoteh Nagari 🌾 ━━━

Menentukan Prioritas Berarti Menentukan Masa Depan

Pada akhirnya, menentukan prioritas bukan sekadar memilih program mana yang dikerjakan tahun depan.

Setiap keputusan hari ini akan memengaruhi arah pembangunan nagari beberapa tahun ke depan.

Karena itu, pertanyaan "siapa yang menentukan prioritas?" sebenarnya bukanlah pertanyaan tentang siapa yang memiliki kekuasaan paling besar.

Pertanyaan yang lebih penting adalah, apakah mekanisme yang digunakan sudah mampu menghasilkan keputusan terbaik bagi masyarakat?

Jika proses penentuan prioritas dilakukan secara partisipatif, berbasis data, dan terbuka, maka peluang lahirnya RKP Nagari yang berkualitas akan semakin besar. Dan pada akhirnya, kualitas perencanaan akan menentukan kualitas pembangunan nagari itu sendiri.

Pada artikel berikutnya, kita akan membahas tantangan yang hampir selalu muncul di setiap musyawarah: "Ketika Semua Usulan Dianggap Penting." Bagaimana memilih prioritas ketika setiap kelompok merasa kebutuhannya paling mendesak? Di situlah kualitas kepemimpinan, data, dan mekanisme musyawarah benar-benar diuji.

<< Artikel Sebelumnya

Daftar Serial

Artikel Berikutnya >>