Celoteh Nagari - Di banyak desa, data SDGs Desa sudah lengkap.
Grafiknya ada. Tabelnya rapi. Angkanya terlihat meyakinkan.
Namun ketika musyawarah desa dimulai, data itu sering hanya menjadi pajangan. Diproyeksikan sebentar, lalu dilupakan. Keputusan tetap diambil berdasarkan kebiasaan lama, intuisi sesaat, atau sekadar mengulang program tahun sebelumnya.
Data ada, tetapi jarang dipakai.
Ketika Pendataan Berhenti di Kewajiban
Pendataan SDGs Desa sejatinya adalah kerja besar. Ribuan data dikumpulkan dari rumah ke rumah, dari keluarga ke keluarga. Kader bekerja, pendamping mendampingi, desa meluangkan waktu dan tenaga.
Namun di banyak tempat, pendataan berhenti sebagai kewajiban administratif. Setelah data diunggah, tugas dianggap selesai. Tidak ada ruang untuk membaca, apalagi memahami maknanya.
Padahal data bukan tujuan akhir.
Ia seharusnya menjadi alat berpikir.
Angka yang Tidak Pernah Diterjemahkan
Masalah utama SDGs Desa bukan pada kualitas data semata, tetapi pada proses penerjemahannya. Angka-angka tentang kemiskinan, stunting, akses air bersih, pendidikan, dan sanitasi sering berdiri sendiri tanpa cerita.
Contohnya sederhana.
Data menunjukkan anak berisiko stunting cukup tinggi. Namun program yang dirancang tidak menyentuh akar masalahnya. Data tentang pengangguran pemuda ada, tetapi kegiatan yang disusun tidak pernah benar-benar membuka peluang kerja.
Angka sudah bicara, tetapi tidak ada yang mau mendengarkan.
Musyawarah yang Kehilangan Arah
Musyawarah desa idealnya menjadi ruang dialog antara data dan pengalaman. Namun dalam praktik, data SDGs Desa sering kalah oleh suara yang lebih keras atau kepentingan yang lebih dominan.
Pendamping desa sudah mencoba mengarahkan. Perangkat desa sudah melihat angkanya. Tetapi keputusan tetap kembali ke pola lama: program yang “aman”, mudah dipertanggungjawabkan, dan tidak menimbulkan risiko.
Akhirnya, data hanya menjadi formalitas. Program berjalan, laporan selesai, tetapi masalah desa tetap berulang.
Baca Juga : Musyawarah Desa: Ruang Partisipasi atau Sekadar Formalitas?
Data Bukan Untuk Menyalahkan
Ada kekhawatiran tersembunyi di balik enggannya desa menggunakan data. Takut data membuka kelemahan. Takut angka menyingkap kegagalan. Takut harus mengubah cara kerja.
Padahal data bukan alat untuk menyalahkan, melainkan untuk memahami. Ia tidak menunjuk siapa yang salah, tetapi menunjukkan di mana harus memperbaiki.
Desa yang berani menggunakan data adalah desa yang berani jujur pada dirinya sendiri.
Peran Pendamping di Tengah Data yang Diabaikan
Pendamping desa sering berada di posisi sulit. Di satu sisi, regulasi mendorong perencanaan berbasis data. Di sisi lain, realitas sosial dan politik desa tidak selalu sejalan.
Mengajak desa membaca data butuh kesabaran. Menjelaskan bahwa data SDGs Desa bukan ancaman, melainkan peluang, membutuhkan pendekatan yang manusiawi. Tidak semua perubahan bisa dipaksakan dalam satu forum musyawarah.
Kadang pendamping hanya bisa menanam benih. Harapannya, suatu hari data itu benar-benar dipakai.
Baca juga : Pendamping Desa di Antara Harapan dan Tekanan: Catatan Akhir Tahun dari Lapangan
Menghidupkan Kembali Makna Data
Menggunakan data SDGs Desa tidak harus rumit. Ia bisa dimulai dari pertanyaan sederhana:
- Masalah apa yang paling nyata dirasakan warga?
- Data mana yang menjelaskan masalah itu?
- Program kecil apa yang bisa dicoba lebih dulu?
Ketika data dipakai untuk menjawab kebutuhan nyata, desa akan mulai merasakan manfaatnya. Perlahan, data tidak lagi dianggap beban, tetapi alat bantu.
Catatan Penutup
Data SDGs Desa tidak pernah salah.
Yang sering keliru adalah cara kita memperlakukannya.
Jika data terus diabaikan, maka pendataan hanya menjadi ritual tahunan tanpa makna. Tetapi jika data dipakai dengan jujur dan bijak, ia bisa menjadi kompas pembangunan desa.
Dan mungkin, tugas kita hari ini bukan menambah data baru, tetapi menghidupkan kembali data yang sudah ada.